Pertama di Balikpapan, Naik Bus Sekolah Bayar Pakai Botol Plastik Bekas, Upaya Kurangi Sampah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Gerakan mendukung minimalisir sampah plastik, Dinas Perhubungan berikan Bus Sekolah yang dapat digunakan bagi para pelajar Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Syarat untuk bisa naik Bus Sekolah ini dengan hanya membayar pakai botol plastik bekas.

Ini Bus sekolah merupakan program dari Dishub yang waktu itu mendapat bantuan Bus Sekolah saat memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha.

Program Bus Sekolah ini juga merupakan program milik Dinas Perhubungan yang bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin pun mendukung penuh adanya inovasi program Bus Sekolah dalam rangka menunjang Adipura.

"Jadi tidak dioperasikan standar seperti Bus Sekolah yang selama ini, sehingga digunakanlah bis itu. Ketika siapapun anak sekolah yang mau menaiki bus tersebut maka harus berbayar dengan dua botol bekas air mineral," ujar Muhaimin, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kaltim

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kaltim

• Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara, Permintaan Properti Ternyata Belum Signifikan

Dua botol plastik bekas yang menjadi alat pembayaran tersebut sebagai pengganti uang untuk membayar tarif.

Hal itu dijelaskan Muhaimin, agar pelajar dan sekolah yang berada di wilayah Kota Balikpapan akan lebih peduli terhadap lingkungan.

Senada dengan Muhaimin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto pun mengatakan adanya program bayar pakai botol plastik ini pun dapat menunjang pengurangan sampah plastik.

Terlebih saat ini, Kota Balikpapan telah menerapkan Perwali nomor 28 tahun 2019 yang mengatur pengurangan produk sampah plastik sekali pakai.

"Tentunya bertujuan agar sampah plastik berkurang. Makanya pelajar juga diajak berpartisipasi dalam hal ini. Karena menanamkan kesadaran bahaya plastik ini perlu sejak dini," katanya.

Nantinya jika ingin menaiki bus tersebut, pelajar diwajibkan membawa tiga botol plastik yang meskipun dilihat dari ukurannya.

Misalnya, botol plastik bekas air mineral yang berukuran besar.

Maka pelajar cukup menbawa dua buah saja.

“Nanti dari rumah dibawa, sebagai tiket di bus, kemudian botol yang dibawa itu dikumpulkan di sekolah masing-masing untuk disetorkan ke bank sampah sektoral,” jelas Suryanto.

Bank sampah sektoral, lanjutnya sudah terdapat di setiap sekolah.

Maka jika sudah botol bekas pun telah terkumpul, maka barulah petugas sampah induk akan mengambilnya.

Tak kalah menarik lagi, botol plastik bekas yang dikumpulkan di bank sampah pun ternyata memiliki nilai ekonomis, dimana satu kilogramnya dihargai dengan Rp 2 ribu.

"Biasanya seminggu satu kali pengambilan. Dan nanti hasil tabungan pun akan dikembalikan untuk pengelolaan lingkungan sekolah," tandasnya. 

Kota Balikpapan Mencontoh Surabaya Jawa Timur

Berita sebelumnya. Balikpapan Bakal Mau Ikut Terapkan

Dua daerah di Indonesia dipilih sebagai perkotaan yang ditugaskan mensukseskan penerapan program Low Emision Development Strategies (LEDS).

Dua daerah yang dimaksud ini adalah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Suryanto saat menjadi pemateri dalam Workshop Gerakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Aula Rumah Jabatan Walikota Balikpapan, Senin (11/2/2019) pagi.

Ia menjelaskan, belum lama ini Balikpapan dipilih sebagai kota yang diharuskan terapkan rendah karbon, Low Emissions Development Strategy atau strategi kembangkan kota yang rendah karbon dalam upaya kurangi gas efek rumah kaca.

"Dipilihnya Balikpapan buat kita bangga juga dipercaya untuk lakukan Carbon Low Emmison. Harus memang harus, kita lakukan," ujarnya.

Konsep penerapan Low Emissions Development Strategy mengacu pada standar internasional. Khusus Balikpapan harus juga membina dua daerah dalam terapkan kota rendah emisi.

"Kami harus bina juga Kota Bontang dan Kota Tarakan, harus sama apa yang kita lakukan. Bogor juga ada itu kota satelitnya yang harus ikut terapkan rendah emisi," tutur Suryanto.

Program ini diharapkan mewujudkan perkotaan yang ramah lingkungan mampu memberi terobosan menjaga keseimbangan alam, mampu melawan laju Gas Rumah Kaca.

Langkah konkrit yang kecil, kini pemerintah daerah dalam hal ini menggalakkan mengurangi sampah kertas.

Sebagai contoh setiap orang yang akan mengurus AMDAL, tidak lagi memakai kertas namun dokumen mesti dalam bentuk file soft copy.

"Mana-mana kegiatan yang keluarkan CO2 banyak, itu kita kurangi," tegas Suryanto.

Suryanto tambahkan lagi, dalam waktu dekat, akan terapkan penerapan transportasi umum darat yang ramah lingkungan.

Pihaknya akan merangkul Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang memiliki bus sekolah nanti si pelajar membayarnya dengan lima bekas botol minuman kemasan.

"Kita mencontoh seperti di Kota Surabaya. Nanti mungkin masih disubsidi, belum bisa menutupi beban yang ada. Operasional bus sekolahnya belum bisa dapat ambil keuntungan," ujarnya.

Sidang DKPP Dugaan Kesalahan Kelola Dana, Semua Komisioner Bawaslu Balikpapan Terseret

Sebagai percontohan Balikpapan, Kota Surabaya sudah terapkan lebih dahulu. Melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dalam akun Instagram resmi menjelaskan mekanisme atau cara membayar Suroboyo Bus, menggunakan sampah plastik. Sebagai berikut :

1. Bawa sampah plastik yang sudah dibersihkan ke halte terdekat atau bank-bank sampah.

2. Tukarkan sampah plastik yang sudah dibersihkan kepada petugas yang ada di halte.

3. Petugas akan memberikan satu tiket

4. Tiket berlaku satu kali jalan atau lebih asalkan tidak melebihi batas waktu yang tertera pada tiket.

Dan hasilnya, terhitung berjalan mulai 7 April 2018, ternyata Suroboyo Bus menarik bayaran para penumpang hanya cukup membayar memakai botol plastik. Minimal 3 botol kosong air mineral besar ukuran 1.500 ml atau 5 botol ukuran 600 ml, sebagai ganti pembayaran.

Menurut catatan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), saat ini telah terkumpul 23 ton botol plastik. Hasilnya, botol-botol plastik itu pun kini menumpuk.

(Tribunkaltim.co/Mitha dan Budi Susilo)