Bupati PPU Abdul Gafur Masud Tegaskan Pejabat tak Sinergi dan Patuh Sama Kadis Harus Dipangkas

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud (AGM) telah melakukan mutasi terhadap 15 pejabat di lingkungan pemerintah PPU pada Senin, (9/3/2020) kemarin.

Dan informasinya, terdapat sekitar tiga pejabat yang dibebastugaskan dan posisinya digantikan dengan pejabat lain pada mutasi kemarin.

Menanggapi hal itu, Bupati PPU AGM mengatakan, mutasi tersebut merupakan hal yang biasa.

Menurutnya, guna mengetahui dan menilai kinerja para pejabat, memang perlu untuk dilakukan rotasi.

• Nama Mantan Gubernur Jakarta Ahok dan Bupati AGM Muncul, Usulan Pimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara

“Karena di situ kemarin juga ada beberapa pejabat yang tidak dirotasi, tapi ada dinas yang kosong jadi diisi,” ujarnya.

Dia menekankan, untuk tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersinergi dan bekerja sama, jangan sampai ada Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) yang bertentangan arah dengan Kepala Dinas (Kadis).

“Seperti salah satu contoh, padahal kadisnya tersebut telah diperintahkan Bupatinya untuk menjalankan visi misi, tapi ada beberapa kasi dan kabid itu tidak menjalankan kewajibannya untuk menyusun anggaran tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, tegas AGM, merasa dirinya memiliki kewenangan di masalah tersebut, sehingga ia harus memangkas pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pemerintahan.

• Soal Penghapusan Honorer, Bupati AGM Usulkan Semua THL di Penajam Paser Utara Diangkat PNS

“Makanya harus dipangkas, di Penajam tidak boleh lagi ada pejabat yang seperti itu, harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak mungkin OPD atau organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik, jika terdapat pejabat yang berlainan arah dalam satu OPD.

“Dari awal kita kan sudah komitmen untuk membawa Penajam ini menjadi Penajam yang Maju, Modern dan Religius,” ucapnya.

• Bupati AGM Usulkan ke Menteri Ini, Seluruh Penajam Paser Utara Masuk Kawasan Ibu Kota Baru Indonesia

15 Pejabat PPU Dimutasi, Dua Pejabat Tinggi Sebelumnya Nonjob Dilantik jadi Kadisdikpora & Staf Ahli

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 15 pejabat  terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dilantik dan diambil sumpahnya di Kantor Bupati PPU oleh Bupati Abdul Gafur Masud (AGM).

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (9/3/2020) sekitar pukul 08.00 Wita.

Dalam mutasi tersebut, dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diangkat kembali, di antaranya Alimuddin yang sebelumnya berstatus nonjob, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas  Pendidikan Pemuda dan  Olahraga (Disdikpora).

• Bupati AGM Lulusan Pesantren Darunnajah Jakarta, Pimpin Daerah Ibu Kota Baru Indonesia, Wakafkan Ini

Sementara Marjani yang juga sempat dinonjobkan bersama Alimuddin, kini dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik pada Setkab PPU.

Bupati PPU, AGM mengatakan, para pejabat yang dilantik tersebut harus bersedia menjadi pejabat yang bersih dan terbebas dari korupsi atau terhindar dari segala bentuk penyimpangan.

Ia juga meminta, para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah PPU, khususnya pejabat yang baru dilantik tersebut rela untuk dievaluasi atas kinerja dan prestasi yang dikerjakan.

"Apabila terlibat dalam berbagai penyimpangan seperti korupsi serta dinyatakan bersalah, maka harus siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku dan siap diberhentikan setiap saat,” ujarnya.

Rotasi jabatan tersebut bertujuan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pelayanan umum, sehingga tidak serta-merta melakukan perpindahan tempat tugas para pejabat, namun terlah dipertimbangkan.

"Momen ini kita jadikan media introspeksi pencapaian dan kontribusi bagi daerah. Sudah sebandingkah kontribusi kita ke masyarakat dan daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perlu adanya niatan untuk bekerja lebih keras, terlebih dalam mengisi HUT ke-18 PPU yang semakin dekat dan menghitung hari.

"Kita harus bekerja lebih maksimal demi mewujudkan harapan masyarakat yakni birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat dan birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(*)