Putusan MA, Buruh Minta Pemerintah Jokowi Tak Naikkan Iuran Lagi, BPJS Kesehatan Tak Bisa Jawab

Putusan MA, buruh minta Pemerintah Jokowi tak naikkan iuran lagi, BPJS Kesehatan tak bisa jawab

Ho
Petugas BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

TRIBUNKALTIM.CO - Putusan MA, buruh minta Pemerintah Jokowi tak naikkan iuran lagi, BPJS Kesehatan tak bisa jawab.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen, disambut gembira masyarakat, termasuk buruh.

Kaum buruh pun berharap, Pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi tak lagi menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara sepihak.

Para buruh meminta, Pemerintah Jokowi tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa melibatkan pihak lain.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menyambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pasca keputusan ini, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan iuran.

Daftar Terbaru Iuran BPJS Kesehatan Setelah Kenaikan Batal, Selisih Kelas 1 dan 2 Cuma Rp 20 Ribuan

Diungkap Mahfud MD, Sikap Pemerintah Soal MA Batalkan Iuran BPJS Kesehatan Naik Akhirnya Terjawab

"Prinsipnya mulai semenjak keluarnya keputusan MA tersebut, maka tidak ada lagi pemberlakuan nilai iuran yang baru.

Tetapi kembali ke nilai iuran yang lama," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Menurut Said Iqbal, sejak awal pekerja Indonesia sudah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran tersebut.

Selain melalui aksi unjuk rasa, KSPI juga ikut mengajukan judicial review ke MA agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved