Ahok Didukung Dewan Adat Dayak Pimpin Ibu Kota Negara Baru, Ormas Sodorkan Dua Nama Pendamping

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA  - Siapa nanti yang akan memimpin daerah Ibu Kota Negara, sejauh ini masih belum bisa terjawab. 

Namun bakal calon yang mencuat sudah terpublikasi. Ada beberapa nama yang sudah mulai dimunculkan, menjadi CEO Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur. 

Satu di antaranya ada nama Ahok BTP.

Kali ini organisasi masyarakat di Kalimantan Timur seperti Gepak, mendukung Ahok jika dipilih jadi pimpinan Ibu Kota Negara. 

Dan Gepak pun memberi masukan nama-nama yang siap, layak, dan pantas untuk mendampingi Ahok, mengengemban amanah kelola Ibu Kota Negara Indonesia di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Jelang keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Dewan Adat Dayak dukung Ahok BTP jadi pemimpin Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Kabar terbaru datang dari Kalimantan Timur jelang pengumuman Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara ( IKN ) oleh Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui pada Senin (2/3/2020) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan 4 nama calon pemimpin Badan Otorita Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

"Kandidatnya ada banyak, yang namanya kandidat memang banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ujar Jokowi di Istana Merdeka.

Hingga saat ini CEO Badan Otorita Ibu Kota Negara baru tersebut belum diputuskan.

Namun, Presiden Jokowi mengatakan akan diputuskan mulai pada minggu ini.

• Ahok, Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, atau Tumiyana? Jokowi segera Umumkan CEO Ibu Kota Negara

• Reaksi 6 Tokoh saat Ahok BTP Dicalonkan Jokowi jadi Bos Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

• Siapa Tumiyana? Juragan Sapi Pesaing Berat Ahok, Calon CEO Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur

• Ahok Calon CEO Ibu Kota Negara, Ali Mochtar Ngabalin: Ketika Sebut Namanya, Rasa Gatal Badan Gemes

"Jadi untuk otoritas Ibu Kota Negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres di mana di situ ada CEO-nya," terang Jokowi.

Menyikapi hal itu, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur ( DADKT ) menyatakan sikapnya.

Melalui jumpa pers, Dewan Adat Dayat Kalimantan Timur secara bulat mendukung Ahok BTP untuk memimpin Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

"Secara bulat kami mendukung Pak Presiden Jokowi dalam memilih Kepala Badan Otorita IKN dan kami mendukung Pak Ahok ( BTP ) untuk ditunjuk oleh Pak Presiden sebagai Kepala Badan Otorita," ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, Zainal Arifin, Kamis (12/3/2020) di Gedung Graha Tebengang, Jalan Tekukur, Samarinda, Kalimantan Timur.

"Kami melihat orang yang cocok untuk memimpin IKN ini adalah orang-orang seperti Pak Ahok," kata Zainal Arifin.

Zainal Arifin yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar masyarakat adat Dayak dapat dilibatkan dalam proses pembangunan IKN nanti.

"Dalam pernyataan sikap ini, kami juga meminta agar pemerintah pusat melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan IKN demi kesejahteraan masyarakat Dayak. Pernyataan sikap ini akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo secara tertulis," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Timur ( Gepak ), Abraham Ingan menyatakan, selain dukungan kepada Ahok, lembaga yang dipimpinnya juga meminta agar Presiden Jokowi memilih putra terbaik Kalimantan Timur untuk mendampingi Ahok sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

"Kami sudah menyiapkan dua nama yang direkomendasikan kepada Pak Jokowi untuk menjadi pendamping Pak Ahok. Pertama, kami mengusung Pak Marthin Billa dan Pak Syaharie Jaang. Keduanya, kami anggap sebagai putra terbaik Kalimantan Timur yang cocok mendampingi Pak Ahok," kata Abraham Ingan.

• Jokowi Pilih Ahok Calon CEO IKN Buat Curiga, Said Didu: Sepertinya Saling Pegang Kunci Ada Rahasia

Untuk diketahui, Marthin Billa adalah mantan Bupati Malinau dua periode dan kini duduk sebagai anggota DPD RI.

Adapun Syaharie Jaang saat ini masih menjabat Walikota Samarinda.

Abraham menuturkan, sebenarnya masyarakat Dayak Kalimantan Timur juga setuju mengusung Gubernur Kaltim Isran Noor untuk terlibat di dalam Badan Otorita IKN.

Namun, masyarakat Kalimantan Timur lebih menginginkan Isran Noor untuk tetap menjadi Gubernur Kaltim.

"Sayang kan kalau Pak Isran hanya menjadi deputi di Badan Otorita IKN. Mending beliau menjadi pemimpin kami di Kaltim. Padahal, keinginan kami itu agar Pak Isran bisa menjadi kandidat kepala Badan Otorita," kata Abraham.

Profil 4 calon pemimpin IKN di Kaltim

1. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Dikutip dari pertamina.com, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lulus dari jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada 1989.

Setelahnya, Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Ia tercatat pernah menggeluti bisnis tambang sebagai kontraktor di PT Timah Persero.

Sedangkan karier politik Ahok dimulai saat dirinya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur (2004), Bupati Belitung Timur (2005), dan Anggota DPR RI (2009).

Perjalanan Ahok di panggung politik semakin bersinar saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2014).

Kini pria yang lebih suka dipanggil BTP ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) No.SK-282/MBU/11/2019 pada 22 November 2019.

2. Azwar Anas

Bernama lengkap Abdullah Azwar Anas merupakan pria yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Azwar Anas kecil dilahirkan di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973.

Tercatat Azwar sering berpindah-pindah daerah ketika menempuh pendidikan.

Pendidikan tingkat SD ia tempuh di tiga sekolah yang berbeda, yakni MI Karangdoro, Tegal Sari (1980), MI An-Nuqoyyah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura (1982-1983), dan MI Kebunrejo Genteng, Banyuwangi (1983-1986).

Sedangkan pendidikan tinggkat tingginya ia jalani di S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) Jakarta (1994-1999), S1 Falkutas Tekhnologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998), dan S2 Falkutas Ilmu Sosial & Politik UI Jakarta (2002-2005 )

Azwar Anas memulai karier politiknya pada 2001-2005 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan terakhir Wakil Sekjen.

Kemudian, ia berlabuh di partai berlogo kepala banteng, PDI Perjuangan.

3. Bambang Brodjonegoro

Sebelum terjun ke birokrasi, Bambang Brodjonegoro merupakan akademisi tulen.

Dikutip dari kemenkeu.go.id, Bambang Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966.

Ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1985-1990.

Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 1995.

Sedangkan gelar Ph.D diraih dari universitas yang sama, pada Agustus 1997.

Bambang Brodjonegoro merupakan akademisi tulen, kariernya dihabiskan sebagai dosen di almamaternya, Universitas Indonesia.

Ia pernah menjadi dosen tamu pada The Department of Urban and Regional Planning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada November 2002.

Pada 2005 hingga 2009 dirinya ditunjuk sebagai Dekan FE-UI.

Kemudian menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank hingga 2011.

Pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja pada 2014 hingga 2016.

4. Tumiyana

Ir Tumiyana, M.B.A lahri 10 Februari 1965 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dikutip dari investor-id.wika.co.id, Tumiyana menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur pada 1994.

Sedangkan gelar magister manajemen ia peroleh dari Jakarta Institute of Management Studies pada 1997.

Kini menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (2018 - sekarang).

• Ahok Mencuat Jadi Bos Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Anak Buah Megawati Ungkap Hal Ini

• Rekam Jejak Ahok BTP, Komisaris Utama Pertamina yang Kini Calon Kuat Bos Ibu Kota Negara di Kaltim

• Kelemahan Ahok Jika Jadi Pimpinan Ibu Kota Baru Diungkap Mantan Kepala Bappenas

• Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, Masa Lalu Basuki Tjahaja Purnama Diungkit Kembali

Sebelumnya, Tumiyana pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan - PT PP (Persero) Tbk (2008 - 2016) dan Direktur Utama - PT PP (Persero) Tbk (2016 - April 2018)

Tumiyana diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama Wika sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.

Rapat tersebut diselenggarakan pada 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018. 

Baca Tentang:

Ibu Kota Negara

(Tribunkaltim.co)