Pencoblosan Pilkada Samarinda Tetap Digelar 23 September, Empat Tahapan Resmi Ditunda

Pencoblosan Pilkada Samarinda Tetap Digelar 23 September, Empat Tahapan Resmi Ditunda

HO
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Nina Mawaddah 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Meski sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak resmi ditunda.

Pelaksanaan pemungutan suara atau waktu pencoblosan masih belum berubah, yakni 23 September 2020.

"Berdasarkan surat keputusan dan edaran KPU RI, tanggal pencoblosan tetap 23 September," kata Komisioner KPU Samarinda Nina Mawaddah, saat dihubungi via telepon WhatsApp, Minggu (22/3/2020).

Diberitakan sebelumnya, terdapat empat tahapan Pilkada resmi ditunda, termasuk di Samarinda.

Hal itu mengacu Surat Keputusan KPU RI nomor 197/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang diterbitkan Sabtu, 21 Maret 2020.

Pertama, pelantikan dan masa kerja PPS. Sesuai jadwal para PPS sebenarnya dilantik Minggu (22/3/2020) serentak di Indonesia, termasuk di 59 kelurahan di Samarinda.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Samarinda Nina Mawaddah, kepada sejumlah awak media, Minggu (22/3/2020).

Pasangan Boni-Avun Resmi Ditetapkan DPP Golkar Untuk Pilkada Mahakam Ulu

Rusmadi Wongso Bangga Terima Undangan DPP Partai Golkar Terkait Pilkada Samarinda

“Total ada 177 orang dari 59 kelurahan,” ungkap Nina Mawaddah.

Selanjutnya, KPU Samarinda akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian setempat untuk pelaksanaannya.

Kedua, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari penyampaian dukungan bakal pasangan calon, verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari dan rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan.

Ketiga, pembentukan petugas rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih atau PPDP.

H Acong dan Asrani Resmi Menerima Rekomendasi Dari Partai Golkar Untuk Pilkada Kutai Barat

DPP Partai Golkar Terbitkan 3 Kategori Surat Untuk Pilkada di Kaltim, Hanya Paser yang Belum Terima

"Sesuai jadwal harusnya tim ini dibentuk 26 Maret 2020 dengan masa kerja dimulai 16 April 2020. Tapi ditunda karena virus corona," kata Nina Mawaddah.

Keempat, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS dan pencocokan dan penelitian. (*)

Penulis: Sapri Maulana
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved