Virus Corona

Antisipasi Virus Corona, Papua Berencana Lockdown Meski Langgar Titah Jokowi, Tito Karnavian Tolak

Antisipasi Virus Corona, Papua berencana lockdown meski langgar titah Jokowi, Tito Karnavian tolak

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian 

TRIBUNKALTIM.CO - Antisipasi Virus Corona, Papua berencana lockdown meski langgar titah Jokowi, Tito Karnavian tolak.

Penyebaran Virus Corona atau covid-19 yang makin tak terkendali membuat Pemerintah Daerah merencanakan sejumlah antisipasi.

Satu diantaranya opsi lockdown yang sudah jelas dilarang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mendagri Tito Karnavian pun tegas melarang Papua, untuk melaksanakan protokol lockdown demi mencegah covid-19.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya tidak menyetujui adanya wacana kebijakan penutupan sebagian hingga seluruh akses masuk ke daerah yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Papua.

Jokowi Bocorkan 4 Provinsi Bakal Terima Dampak Buruk Virus Corona, Bukan Jakarta, 2 di Kalimantan

Kabar Gembira, Ilmuwan China Akhirnya Ungkap Kapan Virus Corona Bisa Lenyap Tak Bersisa dan Caranya 

"Sama sekali tidak menyetujui," ujar Tito dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Menurut Tito Karnavian, yang diperintahkan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pencegahan penularan covid-19 bukan penutupan arus transportasi /perhubungan suatu wilayah dengan wilayah lain.

"Akan tetapi, pembatasan atau pelarangan berkumpul dalam jumlah banyak untuk berbagai kegiatan," lanjut dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Rabu (25/3/2020), staf khusus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan soal kebijakan penutupan akses di Papua.

"Akan kita cek kebenaran surat (soal rencana penutupan) dan kebijakan itu.

Pasti akan ada respons setelah mengecek ke Pemprov Papua," tuturnya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Pusat hingga saat ini tidak mengambil opsi lockdown atau karantina wilayah terkait penularan covid-19.

"Pemerintah pusat mendorong daerah untuk ikut mencegah penyebaran covid-19 lewat cara physical distancing seperti peniadaan acara yang menghimpun orang banyak," tambah Kastorius.

Sebelumnya, Pemprov Papua membuka opsi pembatasan sementara seluruh pintu masuk ke Papua, guna mencegah penyebaran Virus Corona.

Usai menggelar Rapat Forkompinda di Gedung Negara, Jayapura, Jumat (20/3/2020), Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk melindungi rakyat Papua.

"Saya tadi beri kesempatan sampai hari Rabu (25/3/2020) hasil keputusan tim yang telah ditunjuk, Rabu saya akan umumkan apakah lockdown, pembatasan atau dalam bentuk apapun," kata Lukas Enembe, Jumat (20/3/2020).

Dia menuturkan, perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia perlu disikapi segera.

Karena hingga kini masih banyak mayarakat yang masuk ke Papua.

Karenanya, bila nanti dianggap perlu, opsi pembatasan sementara akan diambil Pemprov Papua.

"Masyarakat yang datang dari luar, baik naik pesawat atau kapal kami akan batasi selama 14 hari," kata dia.

Namun, Lukas Enembe memastikan keputusan tersebut juga akan menunggu hasil pertemuannya dengan para bupati/wali kota di seluruh Papua.

"Nanti kami akan putuskan yang terbaik setelah saya lakukan pertemuan dengan para bupati, karena sudah ada kabupaten yang lakukan lockdown," kata dia.

Di ILC, Driver Ojol Curhat Dapati Hal Tak Terduga Saat Virus Corona Merebak, Karni Ilyas Tersentuh

Daftar Lokasi 427 Pasien Positif Virus Corona di Wilayah Anies Baswedan, Semua Kelurahan Jakarta Ada

Mengenai ketersedian bahan pokok, obat-obatan, BBM, dan lainnya, Lukas Enembe memastikan hal tersebut juga menjadi pertimbangan.

Pihak-pihak terkait juga telah diikutkan ke dalam Satgas covid-19 Papua yang telah terbentuk dan bekerja.

"Kami bicara berdasarkan kajian yang telah dibuat, semua sudah buat, baik Pertamina, Bulog, baru kami akan putuskan.

Anggaran kami akan turunkan untuk tim yang telah dibentuk.

Bappeda kami minta untuk mengkaji ulang anggaran yang sudah ditetapkan," kata Lukas Enembe.

India Pilih lockdown

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan, negaranya memasuki masa lockdown total selama 21 hari untuk memerangi virus corona.

Modi menyatakan, Negeri "Bollywood" bakal memasuki masa karantina massal itu pada Selasa tengah malam waktu setempat (24/3/2020).

Kebijakan yang berdampak pada 1,3 miliar jiwa. "Mulai pukul 00.00 hari ini, seluruh negara akan ditutup.

"Lockdown total," tegas Modi dalam tayangan televisi mengomentari kebijakan bagi negara berpopulasi terbesar kedua dunia itu.

"Untuk menyelamatkan India, bangsa ini, setiap warga, Anda, keluarga Anda, setiap jalan, setiap lingkungan akan mendapat kebijakan ketat," tegasnya dikutip AFP.

Menyusul pengumuman itu, polisi akan bersiaga dengan jam malam bakal diberlakukan di sejumlah tempat, seperti dilaporkan Al Jazeera.

Otoritas kesehatan menyatakan, virus corona sudah menyebar dari kota-kota besar ke kawasan yang lebih kecil di Negeri "Bollywood".

Dinas kesehatan di Negara Bagian Maharashtra berujar, kasus baru mulai bermunculan di kota kecil setelah terdeteksi di Mumbai.

"Tren ini jelas mengkhawatirkan. Sebab, kota kecil tidak mempunyai infrastruktur lengkap menghadapi wabah," kata pejabat anonim tersebut.

Pemerintah negara bagian sudah menerapkan lockdown versi mereka, di mana bus dan kereta dilarang beroperasi, serta mengosongkan jalan raya.

Gejala Virus Corona, Kenali Batuk Flu Biasa dengan Infeksi covid-19, Tak Pernah Dirasakan Sebelumnya

Vaksin Virus Corona Sudah Diujicoba, Ini Yang Terjadi Pada Ratusan Tubuh Relawan, Suhu Tubuh Berubah

Mengacu kepada pernyataan Modi, sekitar tiga per empat dari 1,3 miliar orang bakal dikarantina Selasa, dengan sisanya menyusul.

Para peneliti kesehatan mengaku khawatir sebab berdasarkan kalkulasi mereka, bakal ada jutaan orang yang terpapar Covid-19 pada pertengahan Mei.

Sekelompok ilmuwan yang berbasis di AS pekan ini menuturkan, angka penularan di India bisa berkembang menjadi 1,3 juta jiwa jika dibiarkan.

"Bahkan dengan skenario terbaik sekali pun, kemungkinan, Anda masih berada dalam krisis," kata Bhramar Mukherjee, profesor biostatistik dan epidemiologi di Universitas Michigan.

Pada Senin (23/3/2020), polisi di New Delhi berusaha membubarkan massa yang menggelar aksi protes menentang UU Kewarganegaraan yang kontroversial.

Puluhan pengunjuk rasa, kebanyakan perempuan, terus menggelar demonstrasi sejak Desember 2019 di Shaheen Bagh.

Menentang UU yang dianggap mendiskriminasi Muslim.

Komisioner Kepolisian Delhi, DC Srivastava mengatakan, anggotanya yang berpakaian lengkap mengelilingi demonstran dan meminta mereka untuk pergi.

"Saat ini lingkungannya sangat berbahaya karena virus corona," tegas Srivastava. India saat ini mengonfirmasi 519 kasus dan 10 kematian. 

IKUTI >> Update virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Tak Setuju Pemprov Papua Tutup Wilayah akibat Covid-19", https://nasional.kompas.com/read/2020/03/25/07591621/mendagri-tak-setuju-pemprov-papua-tutup-wilayah-akibat-covid-19?page=all.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved