Larangan Lockdown Berbuntut Panjang, Bupati Ini Minta Luhut Tak Bicara Sembarangan: Ini Rakyat Kami

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait larangan lockdown berujung panjang.

Warga Papua, menolak larangan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan itu serta menegaskan keputusan mereka untuk melakukan lockdown lokal sudah bulat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak.

Dalam pernyataannya yang direkam dan diunggah Iskandar lewat akun twitter @kandargalang; pada Rabu (1/4/2020), Ricky Ham Pagawak menegaskan agar Luhut Binsar Panjaitan dapat berhati-hati apabila membuat pernyataan.

• Sudah Renggut Banyak Korban, Kelemahan covid-19 Perlahan Terkuak, Ternyata Ada yang Sangat Sederhana

• Kasus virus Corona di Surabaya 13 Orang Sembuh, hingga Cara Risma Terapkan PSBB di Surabaya

• Di ILC Haris Azhar Terus Kritik Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman Ngambek Tak Mau Lanjutkan Debat

• Baru Pulih dari covid-19, Pasar Wuhan Sudah Kembali Dibuka, Hewan Liar Dijajakan, Diserbu Pengunjung

"Pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkaitan dengan menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, Saya mau kasih tahu kepada pak menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua," tegas Ricky Ham Pagawak.

"Jadi bapak kalau membuat statemen, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta," tegasnya.

Seluruh keputusan yang telah diambil tersebut diungkapkan Ricky Ham Pagawak merupakan tanggung jawab warga Papua.

Keputusan lockdown lokal pun katanya sudah disepakati oleh para Bupati, Wali Kota dan Gubernur Papua.

"Apapun yang mau terjadi di Papua, orang Papua bertanggung jawab, dan kami para bupati, wali kota dan gubernur bertanggung jawab," tegas Ricky Ham Pagawak.

Sebab lanjutnya, keputusan yang sudah disepakati etrsebut senyatanya demi kepentingan rakyat Papua bukan sekedar menyelamatkan jabatan.

"Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang Gubernur, Wali Kota atau Bupati," ungkap Ricky Ham Pagawak.