Kepada UAS, Jusuf Kalla Kritik Penerapan PSBB di Wilayah Anies Baswedan: Perlu Aturan yang Keras

TRIBUNKALTIM.CO - Kepada Ustadz Abdul Somad ( UAS), Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik penerapan  Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) terkait Virus Corona di beberapa kota, salah satunya di wilayah Anies Baswedan, DKI Jakarta.

Seperti diketahui, wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mulai memberlakukan PSBB hari ini, Rabu (15/4/2020). 

PSBB di Jakarta sudah mulai lebih dahulu terhitung sejak 10 April lalu. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berlaku selama 14 hari.

Sedangkan di Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi PSBB mulai diterapkan pada hari ini, Rabu (15/4/2020).

• Jokowi Dapat Ancaman dari BEM Seluruh Indonesia, Bakal Lancarkan Aksi Andai Presiden Tak Lakukan Ini

• Siswa SMA Lakukan Aksi Nekat Saat Rumah Kosong,Ibu Syok Intip Anak di Kamar Mandi Usai Pulang Jualan

• Cristiano Ronaldo Beri Pesan Ini Setelah Martunis Lelang Jersey Real Madrid Demi Lawan Virus Corona

• Jusuf Kalla Buka Suara soal PSBB di Wilayah Anies Baswedan, Ungkap Kekurangannya pada UAS

Kebijakan soal PSBB itu rupanya tak luput dari perhatian Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengutarakan pendapatnya soal PSBB menjawab pertanyaan Ustadz Abdul Somad ( UAS) dalam obrolan live bertajuk "Peran Masjid dalam Wabah Corona", Selasa (14/4/2020) malam.

"Bagaimana PSBB di beberapa kota, Pak JK?" tanya Ustadz Abdul Somad.

Menurut Jusuf Kalla (JK), kebijakan PSBB seperti yang diterapkan di Jakarta masih ada kekurangan.

Kekurangan itu pun diungkap secara gamblang oleh JK.

Baca juga: Kelakar Ustadz Abdul Somad (UAS) saat Jusuf Kalla (JK) Jawab Perbandingan Konflik Ras dengan Corona

"Karena tidak ada sanksi yang tegas, mengikat, maka seperti contohnya di Jakarta, dia (warga) disuruh di rumah tapi karena kebutuhannya untuk bekerja, maka sebagian jalan juga tetap ramai, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak terlalu besar akibat itu ( PSBB). Perlu aturan yang lebih tegas lagi," jawab Jusuf Kalla.

Terkait hal itu, Ustadz Abdul Somad ( UAS) juga sempat menanyakan soal tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia.

Jusuf Kalla mengakui tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia termasuk rendah.

"Baru bisa jalan apabila ada sanksi. Yang dilakukan Pemerintah baru imbauan, sanksi keras belum. Tapi soal kedisiplinan ini juga terjadi di negara-negara lain, Amerika juga begitu. Faktor disiplin dan keterlambatan mengambil kebijakan," kata JK.