Berita DPRD Kalimantan Timur

Napi Dibebaskan, Anggota Dewan Rima Hartati Minta Masyarakar Kaltim Lebih Waspada

Jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan menimbulkan tindak kriminalitas.

HUMAS DPRD KALTIM
Anggota DPRD Kaltim Rima Hartati Ferdian 

SAMARINDA - Akibat kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan program asmiliasi bagi tahanan di tengah pandemi Covid-19, masyarakat di Kaltim dilanda kecemasan. Pasalnya, tak sedikit sejumlah napi di beberapa daerah kembali berulah. Resdivis pun dianggap ancaman yang membahayakan.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kaltim Rima Hartati Ferdian mengimbau, kepada seluruh masyarakat Kaltim, selain meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19, juga waspada dengan adanya kemungkinan aksi kejahatan dan kriminalitas dari residivis yang mendapat asimilasi.

Menurutnya, hal ini diprediksi terjadi akibat himpitan ekonomi yang tengah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu Covid-19 ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, serta naiknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan diberbagai tempat.

"Jangan sampai situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan menimbulkan tindak kriminalitas. Untuk itu, kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada," imbuh perempuan yang akrab disapa Rima ini.

Dijelaskan dia, dampak Covid-19 ini membuat perekonomian turun dengan signifikan, dan sangat berpotensi menjadi celah untuk berbuat aksi kriminalitas. Terlebih banyak orang yang kehilangan pendapatan atau penghasilan karena dampak perlambatan ekonomi.

"Apalagi jika orang tersebut memiliki banyak tanggungan, seperti keluarga, piutang dan sebagainya. Hal itu dapat mendorong mereka untuk berbuat tindak kejahatan sebagai jalan pintas. Apalgi, belum lama ini Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36.000 narapidana demi mencegah penyebaran Covid-19 di penjara," bebernya.

Selain itu, Rima meminta, kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas kepada pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi di tengah masa pandemi Covid-19, melali patroli rutin demi menciptakan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat.

"Selain peran penting dari pihak kepolisian, masyarakat juga harus terlibat dengan tetap mengaktifkan serta memanfaatkan pos jaga di wilayahnya masing-masing. Terutama pada malam hari, sehingga mereka yang ingin berbuat aksi kriminalitas dapat diminimalisir," ujarnya.

Politikus PPP ini kembali mengingatkan, masyarakat agar tetap menerapkan sosial atau physical distancing, apabila hendak bepergian agar jangan lupa menggunakan masker.

"Mari bersama-sama memutus mata rantai Covid-19 dengan lebih mematuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan semoga apa yang tengah kita hadapi bersama ini dapat segera berlalu dan dapat kembali normal seperti semula," tandasnya.

Untuk diketahui, program asimilasi dan integrasi itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Lapas dan Rutan. Data tersebut dikumpulkan dari 525 Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Total narapidana yang dibebaskan lewat program asimilasi sebanyak 35.738, sedangkan anak sejumlah 903. Total narapidana dan anak yang dibebaskan lewat program asimilasi sebanyak 36.641.

Sedangkan jumlah narapidana yang dibebaskan lewat program integrasi sebanyak 2.145, dan anak sejumlah 36. Total ada 2.181 narapidana dan anak yang dibebaskan lewat program integrasi. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved