Luhut dan Mahfud MD Sering Tampil Bicara Corona, Refly Harun Pertanyakan Menko PMK pada Ali Ngabalin

"Kadang-kadang juga Menko Maritim karena dia acting sebagai Menteri Perhubungan," lanjtunya.

Lalu, Refly Harun membahas soal perbedaan kebijakan ojek online boleh mengangkut penumpang atau tidak.

Diketahui sempat ada perbedaan aturan antara Kementerian Perhubungan dan Kesehatan terkait masalah tersebut.

"Tapi jangan lupa ada kebijakan yang berbeda bahkan antara Pemerintah pusat sendiri."

"Misalnya dalam kasus ojek online misalnya, Kementerian Perhubungan membolehkan, Kementerian Kesehatan tidak membolehkan," ujar dia.

Namun, pakar berusia 50 tahun ini menjawab bahwa ketika masalah Virus Corona terjadi, keputusan Kementerian Kesehatan yang harusnya didahulukan.

"Saya ditanya wartawan begini kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal."

• Singgung Ramadhan di Masjid saat Virus Corona, Anies Baswedan Ungkap Hal Ini ke Karnni Ilyas di ILC

• Di ILC, Anies Baswedan Bersikap Tegas ke Warga yang Terlanjur Mudik, Lindungi Jakarta dari Covid-19

"Dalam kondisi normal hal-hal seperti itu diatur di Kementerian Perhubungan, itu dalam kondisi yang normal."

"Tapi dalam kondisi yang darurat seperti ini kalau misalnya statementnya darurat kesehatan masyarakat, maka yang terdepan adalah Menteri Kesehatan," cerita Refly.

Selain itu ia juga bingung Pemerintah akhirnya memutuskan masalah Virus Corona menjadi bencana nasional.

"Ketika kemudian ini dihandle oleh dijadikan status bencana nasional maka leading sectornya adalah BNPB nah saya tidak tahu perspectif pendekatan kita ini bencana atau darurat kesehatan, karena itu beda sekali perlakuannya," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-12:53:

Ungkit Warga Negara Tiongkok yang Masuk ke Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Refly juga mengungkit Warga Negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Mulanya, Refly mengaku memang mendukung kebijakan Pemerintah soal pelarangan mudik.