Yasonna Singgung Insiden Eks Caleg PDIP Harun Masiku di Pelantikan Dirjen Imigrasi, Akui Kebobolan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyinggung insiden eks caleg PDIP Harun Masiku saat Pelantikan Dirjen Imigrasi yang baru, akui kebobolan
lihat foto
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Direktur Jenderal Imigrasi yang baru Jhoni Ginting memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).
Menurut Yasonna Laoly Simkim harus terus diperbaiki karena ia tidak ingin kasus tidak tercatatnya kedatangan eks Caleg PDIP Harun Masiku pada Januari 2020 lalu terulang.
"Perbaiki kesisteman Simkim kita secara terstruktur, akuntabel dan transparan," kata Yasonna Laoly saat membacakan sambutan dalam acara pelantikan Jhoni, Senin (4/5/2020) mengutip Kompas.com.
"Januari lalu kita kebobolan, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk membangun sistem keimigrasian yang baik," lanjut dia.
Diketahui, ketika itu pihak Imigrasi tidak mencatat ketibaan eks caleg PDIP Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura yang disebabkan ketidaksinkronan data pada sistem Simkim.
Sontak insiden tersebut membuat Dirjen Imigrasi dan Kemenkumham mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Di luar masalah itu, Yasonna Laoly meminta Jhoni Ginting menegakkan aturan hukum soal keimigrasian secara baik dan benar, salah satunya dengan menutup celah praktik pungutan liar.
Yasonna mengatakan, pelayanan keimigrasian harus diberikan secara adil melalui peraturan yang berlaku.
• Tak Terduga, Ternyata Ini Arti HM di PT HM Sampoerna Tbk, Perusahaan Rokok Pertama di Indonesia
Secara khusus, Yasonna Laoly meminta Ditjen Imigrasi melayani para warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia akibat pandemi Covid-19.
"Warga negara kita yang masuk dari Malaysia, dari Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya tetap dengan prosedur Covid-19, tetapi layani mereka sebagaimana saudara melayani saudara-saudara kita yang lain," ujar Yasonna Laoly.
Kendati demikian, Yasonna Laoly mengingatkan pentingnya peran Ditjen Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
" Imigrasi sebagai pintu gerbang perbatasan Republik Indonesi harus aman dan tidak ada lalu lintas wna atau wni yg ilegal, berikan ruang kepada publik untuk ikut mengawasi," kata Yasonna.
Diberitakan sebelumnya, Yasonna Laoly melantik tiga pimpinan tinggi madya dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingungan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/6/2020).
Tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Irjen (Pol) Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, dan Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.
(*)
