Bansos DKI, Janji Anies Baswedan dan Pernyataan Menkeu Sri Mulyani: Pemprov tak Lagi Punya Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO - Persoalan bantuan sosial atau bansos DKI Jakarta selama masa PSBB jadi perhatian, riwayat bansos,  janji Anies Baswedan hingga pernyataan Sri Mulyani, Pemprov DKI tak lagi punya anggaran.

Setelah pernyataan dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo- Maruf Amin, bansos DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) selama pandemi covid-19 jadi pusat perhatian.

Diketahui dua menteri Jokowi, yakni Menko PMK, Muhadjir Effendy dan Menkeu Sri Mulyani memberikan pernyataan terkait bansos DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy menyinggung soal data penerima bansos.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemprov DKI tak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bansos kepada warga.

Padahal, awalnya ada kesepakatan pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

• Anies Baswedan dan Menteri Jokowi Bersitegang soal Data Bansos, Muhadjir Ingatkan Gubernur Jakarta

• Sri Mulyani Bocorkan Anies Baswedan Nyerah Beri Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta, Info Muhadjir Effendy

• Mantan Mendikbud Jokowi Bersitegang, Muhadjir Tegur Anies Soal Data Bansos, Dampak ke Warga Serius

• Respon Mengejutkan Mahfud MD Soal Bansos Virus Corona Tak Tepat Sasaran, Utamakan Kecepatan

Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.

Namun, angka itu belakangan yang menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri angkat tangan karena sudah kehabisan dana.

Bagaimana persoalan ini bermula?

Pembagian bansos DKI dan pemerintah pusat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19 dan perlu menerima bantuan dari pemerintah.

Anies Baswedan menyampaikan hal itu saat melakukan konferensi video bersama Wapres Maruf Amin pada 2 April 2020.

Dari 3,7 juta warga, kata Anies Baswedan, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI.

Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi covid-19.

Saat itu, Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.

"Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah," kata Anies Baswedan.