Virus Corona
Kebijakan PSBB Jokowi Disebut Tak Efektif, Anak Buah Airlangga Hartarto di DPR Usulkan Cara Baru
kebijakan PSBB Jokowi tak efektif tekan covid-19, anak buah Airlangga Hartarto di Golkar anggota DPR RI, Dedi Mulyadi usul Karantina komunal
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan Jokowi soal PSBB disebut tak efektif tekan kasus covid-19 atau Virus Corona, anak buah Airlangga Hartarto di Golkar yang juga anggota DPR RI, Dedi Mulyadi usulkan cara baru.
Lagi-lagi kebijakan Presiden Jokowi ( Joko Widodo ) soal PSBB dianggap tak efektif dalam menekan kasus covid-19.
Pasalnya hingga kini jumlah kasus covid-19 di Indonesia terus bertambah.
Tercatat pada Sabtu (9/5/2020) jumlah kasus Virus Corona sudah mencapai 13.645 orang.
• Khofifah Perpanjang PSBB Surabaya dan Sekitarnya, Siap-siap Jajaran Risma Perketat Kawasan Ini
• Tak Cuma Bohong, Ferdian Paleka Terang-terangan Sempat Kelabui Polisi hingga Lolos saat PSBB
• Selain Mahfud MD, Sri Mulyani Juga Bicara Pelonggaran PSBB, Beber Alasan Pemerintah Jokowi Relaksasi
Hal itu membuat anak buah Airlangga Hartarto di Golkar, Dedi Mulyadi mengkritik kebijakan PSBB.
Politisi partai Golkar, Dedi Mulyadi meminta PSBB dihentikan.
Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, PSBB tidak efektif karena beberapa hal.
Pertama, kebijakan hari ini bahwa pusat sudah melonggarkan transportasi.
Dengan pelonggaran transportasi, interaksi orang sudah makin tinggi dan banyak.
Sementara, PSBB adalah bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.
Kedua PSBB tidak efektif karena pada praktiknya, lalu lintas mobil tetap bisa lolos pos pemeriksaan.
Memang, ada penjagaan ketat, namun hanya pada jam-jam tertentu.
"Pengendara tetap lolos penjagaan baik siang maupun malam," kata Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).
Lalu alasan ketiga tidak efektifnya PSBB adalah karena aturan itu terlalu panjang dan lama sehingga berdampak pada ekonimi dan sosial masyarakat.
Di sini lain, ada kebijakan yang saling berbenturan, seperti PSBB dan kelonggaran transportasi sehingga membuat masyarakat bingung.
• PSBB Surabaya Tak Mampu Tekan covid-19 di Jatim, Presiden Jokowi Kirim 3 Jenderal ke Wilayah Risma
" PSBB menyebabkan sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan itu terlalu lama," kata Dedi Mulyadi.
Selain itu, anak buah Airlangga Hartarto menilai kebijakan PSBB tak sepenuhnya ditaati masyarakat.
Misalnya, satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.
"Kasihan yang taat aturan tinggal di rumah malah menderita dan upaya mereka juga jadi sia-sia," ujar Dedi Mulyadi.
Memicu problem sosial
Alasan lain bahwa PSBB tak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak corona yang tak merata dan salah sasaran.
"Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh.
Selain itu, masyarakat bandel tetap saja bebas dan lolos pemeriksaan.
Mobil hanya dipelain di pos pemeriksaan dan lolos begitu saja," kata Dedi Mulyadi.
Selain itu, kata Dedi, kebijakan dalam pencegahan penyebaran corona akhirnya bersifat politis.
Kepanikan berlebihan menyebabkan pemerintah membuat tafsir masing-masing atas aturan.
• Faisal Basri Soroti Besarnya Anggaran Kartu Prakerja dan Sasarannya, Sindir Luhut dan Airlangga
Lalu tafsir itu dibuat berdasakan kepentingan diri masing-masing bukan untuk publik, karena berkaitan politik, seperti untuk pilpres dan pilkada.
"Kalau urusan penyakit dibawa ke tafsir begini, kasihan masyarakat," katanya.
Dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel.
Tapi di sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas bepergian.
"Pegawai Dishub apa tak jenuh. Satpol PP apa tak jenuh? Akhirnya mereka emosi di jalan.
Dan, masyarakat pun emosi karena dihalangi ketika bepergian hingga sama-sama emosi dan memicu konflik," jelas mantan bupati Purwakarta itu.
Karantina komunal
Sebagai pengganti PSBB, Dedi Mulyadi mengusulkan karantina komunal berbasis RW dan desa.
Menurut Dedi Mulyadi, desa-desa hingga tingkat RW dilengkapi tempat karantina, pos penjagaan, APD, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh (thermograf).
Lebih baik jika tes swab dilakukan hingga tingkat RW.
"Mereka tutup sendiri wilayah masing-masing. Setiap ada orang yang masuk ke kampung diperiksa. Itu jauh lebih efektif," katanya.
Menurutnya, masyarakat desa itu dikenal mandiri.
Mereka bisa menjaga kampungnya sendiri; membangun jalan sendiri; pos ronda sendiri dan; membuat sistem sendiri.
Konsep karantina komunal, kata Dedi, sedang dilakukan di Purwakarta.
Ia sendiri yang menginisiasi gagasan itu.
Menurutnya di setiap kampung dan desa ada karantina dengan memanfaatkan bangunan sekolah dan lainnya.
Lalu masyarakat juga mendirikan pos pemeriksaan lengkap dengan APD, ambulans dan lainnya.
• Faisal Basri Beber Kerjaan Airlangga Hartarto Banyak Diambil Luhut Pandjaitan, Presenter Tertawa
Singgung beda pemerintah pusat dan daerah
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan perbedaan aturan antara pusat dan daerah.
Di satu sisi, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan melonggarkan transportasi.
Namun di sisi lain, sejumlah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang salah satunya menutup akses tansportasi.
Kedua aturan tersebut bertolak belakang. Menurut Dedi Mulyadi, semestinya, aturan pusat dan daerah selaras dan terintegrasi.
Ketika aturan pusat ketat, maka di daerah pun harus ketat, dan sebaliknya.
"Tapi saat ini malah aturan dari pusat longgar, sementara daerah ketat.
Itu tidak bisa. Kalau aturan pusat ketat, maka daerah pun ketat.
Tapi kalau longgar, ya daerah pun harus longgar," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (6/5/2020).
Sebab, kata Dedi Mulyadi, sebuah aturan berlaku di lokasi yang sama. Baik pusat maupun daerah, keduanya berada di tempat yang sama, yakni Indonesia.
Maka, aturan pun harus sama. Apalagi ini berkaitan dengan upaya pemutusan mata rantai pandemi.
Aturan pusat maupun daerah harus sama sehingga penanggulangan wabah Virus Corona bisa berhasil.
"Tapi kalau terjadi perbedaan aturan, maka penanggulangan corona akan susah," katanya.
Menurutnya, pemberlakuan aturan untuk penanganan corona harus benar-benar serius.
Tidak bisa setengah-setengah. Sebab, dampak yang dihasilkan akibat Virus Corona itu sangat besar, terutama terhadap ekonomi masyarakat.
"Saat ini ekonomi masyarakat terpuruk karena mengikuti aturan pemerintah terkait PSBB. Kalau aturan setengah-setengah, maka upaya masyarakat menjadi sia-sia.
Sudah penanangannya biasa saja, ekonomi sudah kadung terpuruk lagi," katanya.
Dengan situasi seperti ini, maka pemerintah punya dua pilihan.
Melonggarkan atau memperketat aturan dari pusat hingga daerah.
Jika aturan soal transportasi longgar, maka pemberlakuan PSBB di daerah pun jangan terlalu lama.
Intinya jangan ada lagi PSBB. Situasi "dinormalkan" saja.
Masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa namun tetap mengikuti protokol pencegahan covid-19, yakni jaga jarak fisik dan sosial, pakai masker, rutin mencuci tangan dan lainnya. "Lalu risikonya ditanggung bersama.
Jangan ada saling menyalahkan," kata Dedi Mulyadi.
Namun sebaliknya, jika memang aturan pencegahan ketat, maka transportasi harus ditutup total, baik pusat maupun daerah.
Aturan PSBB di daerah juga diperketat, sehingga penanangan wabah Virus Corona bisa berhasil.
Namun saat ini, kata Dedi Mulyadi, masyarakat sudah tampak tak memedulikan lagi tentang corona. Betapa pun ada aturan PSBB, namun pasar-pasar dan jalan-jalan masih ramai orang.
• Beredar Timeline Pemerintah Jokowi, Mall dan Sekolah Buka di Bulan Ini, Respon Anggota Airlangga
"Masyarakat sekarang sudah tak peduli corona.
Mungkin karena terlalu lama. Mereka saat ini fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Menunggu bantuan yang tak kunjung sampai," kata mantan bupati Purwakarta itu.
Menurutnya, penanganan covid-19 ini ibarat mengobati penyakit jantung.
Aturan lockdown itu sama dengan operasi bypass.
Lalu PSBB ibarat pemasangan ring jantung. Jadi kalau keduanya menyiksa, maka pilihan terakhir adalah diet makan dan banyak olahraga.
Begitu pun penanganan Virus Corona.
Jika lockdown dan karantina daerah menyiksa, maka pilihan terakhir adalah ambil posisi diet makan.
"Sekarang ambil posisi diet, cuci tangan, jaga jarak, konsumsi makanan yang hangat agar kebugaran tubuh meningkat. Itu saja pilihannya," kata wakil ketua Komisi IV ini.
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona
