Virus Corona
Faisal Basri Sindir Menteri Jokowi yang Bicara Ngaco soal Corona, Begini Tanggapan Najwa Shihab
Di acara Mata Najwa, Faisal Basri Sindir Menteri Jokowi yang Bicara Ngaco soal Corona, begini tanggapan Najwa Shihab
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Di acara Mata Najwa, Faisal Basri Sindir Menteri Jokowi yang Bicara Ngaco soal Corona, begini tanggapan Najwa Shihab.
Acara Mata Najwa Shihab, Rabu 13 Mei 2020 membahas tema Hati-hati Relaksasi, ikut menjadi narasumber adalah Ekonom Senior, Faisal Basri.
Di Mata Najwa, Faisal Basri menyampaikan sejumlah imbauan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait virus Corona, termasuk sindiran pada jajaran Menteri Jokowi.
Ekonom senior, Faisal Basri secara terang-terangan menyampaikan imbauan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) soal virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Faisal Basri menilai Jokowi harus mendisiplinkan para Menteri agar tak banyak bicara jika tak paham betul penanganan virus dengan nama lain covid-19 itu.
Menurut dia, banyaknya menteri yang bicara ke hadapan publik justru akan semakin memperburuk keadaan.
• Anak Buah Megawati Punya Jurus Ampuh Lawan Virus Corona Tanpa PSBB, Buktikan Banyak yang Sembuh
• Diduga Kurang Sosialisasi, Pasien Corona di Kabupaten Bogor Ini Lari dan Berobat ke Dukun
• Virus Bermutasi, Pasien Corona di Jawa Timur Alami Gejala Berbeda Dengan Penderita di Negara Lain
• Intelijen Amerika Serikat Bongkar Aksi Diam-diam Presiden China dan Bos WHO Soal Kasus Virus Corona
Hal itu disampaikan Faisal Basri dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020).
Mulanya, Faisal Basri menyinggung pemenuhan alat tes virus Corona yang hingga kini masih belum dijalankan.
Ia menilai, jumlah tes virus Corona di Indonesia masih sangat kurang.
"Mobilisasikanlah secara nasional, seluruh kedutaan kita di dunia cari itu yang namanya alat tes itu," terang Faisal.
Tak hanya itu, Faisal pun turut menyinggung banyaknya calo yang mencari keuntungan di tengah wabah virus Corona.
Ia mengatakan, pemerintah pusat tak seharusnya menghabiskan uang dengan membeli alat tes virus Corona dari para calo.
"Dan yang reliable, jangan dikasih ke calo-calo yang mencari keuntungan besar-besaran di tengah pandemi," ucap Faisal Basri.
"Di sinilah letak pentingnya pemerintah pusat."
Lebih lanjut, Faisal Basri meminta pemerintah mempercayai daerah untuk turut melakukan penanganan virus Corona,
Saat ini, menurutnya pemerintah pusat belum percaya penuh pada pemerintah daerah.
Hal itu terbukti dengan permintaan izin daerah kepada pusat jika ingin menangani virus Corona.
"Nah kalau daerah, serahkanlah daerah itu paling tahu kondisi daerah," kata dia.
"Kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu, jadi pusat jangan terlalu seperti sekarang gitu ya, izinkan tidak izinkan."
"Sudah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya, bikin guideline saja," sambungnya.
Menurut Faisal, yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk daerah yakni menyiapkan alat tes virus Corona yang hingga kini masih kurang.
"Yang tidak bisa dilakukan misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar, jadi daerah tidak melakukan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujarnya.
"Itu tugas pusat menjadi penting."
Di ujung penjelasannya, Faisal lantas menyampaikan imbauannya pada Jokowi.
Ia menyebut, orang nomor satu di Indonesia itu harus mendisiplinkan para menteri agar tak asal bicara soal virus Corona.
"Satu lagi yang penting adalah Pak Jokowi diminta mendisiplinkan menterinya."
"Enggak usah ngomong Covid deh kalau bukan bidangnya, ngaco, hampir pasti ngaco," tandasnya.
IDI Komentari Wacana Pelonggaran PSBB
Di sisi lain, sebelumnya Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) ,Daeng M. Faqih, angkat bicara terkait wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang dicanangkan pemerintah.
Sebagai profesional medis, Daeng menganggap kebijakan tersebut semestinya perlu mempertimbangkan konsekuensi logisnya.
Khususnya kaitannya penularan covid-19 yang berpeluang besar akan meningkat.
Hal itu disampaikan oleh Daeng melalui tayangan di kanal YouTube Inews, Rabu (13/5/2020).
Daeng tak menampik bahwa pengambilan kebijakan khususnya pelonggaran PSBB memang opsi yang cukup sulit.
Pasalnya, pemerintah di satu sisi perlu memperhatikan sektor ekonomi sedangkan di sisi lain harus menurunkan kurva covid-19.
Namun, yang terpenting adalah pemerintah senantiasa jeli akan konsekuensi yang akan diambil apapun kebijakannya.
Agar seluruh pihak yang bersangkutan bersangkutan siap dengan gambaran penanganan .
"Ini pilihan yang sulit karena di satu sisi melihat dampak ekonomi yang luar biasa di satu sisi juga melihat dampak kesehatan," ujar Daeng dikutip TribunWow.com.
"Yang paling penting bagi kita adalah apapun yang dipulig kebijakan itu, harus disadari betul dampak dan konsekuensinya," tambahnya.
"Sehingga kita harus bersiap-siap melakukan penanganan yang baik kalau kita memilih salah satu kebijakan tersebut," lanjutnya," imbuhnya.
Daeng menegaskan, menurut kacamata profesional medis pelonggran PSBB akan berisiko memperluas penularan.
Padahal angka atau kurva penularan virus Corona di Indonesia hingga saat ini masih terbilang tinggi dan terus mengalami peningkatan.
Data yang dihimpun pemerintah hingga Rabu (13/5/2020), menyebut ada tambahan 689 kasus baru pasien positif virus Corona di Indonesia dalam 24 jam terakhir.
Dengan demikian, total sudah ada 15.438 kasus pasien positif.
Pasien sembuh bertambah 224 orang, sehingga total kasus sembuh berjumlah 3.287 orang.
Adapun kasus kematian bertambah 21, sehingga total kasus kematian berjumlah 1.027 orang.
Oleh karenanya, masih dibutuhkan penanganan ekstra dalam rangka pengawasaan pendisplinan yang dilakukan di lapangan.
"Kalau kita memilih melonggarkan itu pasti akan, menurut pendapat kami profesional medis itu akan berisiko memperluas penularan dan mempercepat peningkatan penularan," ujar Daeng.
"Oleh karena itu dibutuhkan ekstra penanganan, dalam rangka pengawasan dalam rangka pendisiplinan itu harus ekstra dilakukan petugas di lapangan," tambahnya.
Daeng juga mengakui bahwa hal itu tidaklah mudah.
Karena itu harus benar-benar paham konsekuensi dari setiap kebijakan yang bekal dijalankan dan skenario rencana terburuk terhadap konsekuensi tersbeut.
"Dan itu tidak mudah, kami khawatir akan adanya kebocoran dalam rangka pengawasan tadi," ujar Daeng.
"Sehingga memang kita harus betul-betul kalau memilih salah satu opsi kebijakan itu kita harus tahu konsekuensinya dan berusaha semaksimal mungkin menutupi konsekuensi tersebut dengan skenario terburuk," tandasnya.
(TribunWow.com)
IKUTI >> Update virus Corona
