Virus Corona

Hari Terakhir PSBB di Wilayah Risma, Pakar Blak-blakan Kritik Lebih Buruk dari yang Pertama

Pelaksanaan PSBB tahap kedua di wilayah Tri Rismaharini alias Risma memasuki hari terakhir, Pakar kritik lebih buruk, terutama Surabaya

Kolase TribunKaltim.co / TribunJatim
Hari Terakhir PSBB di Wilayah Risma, Pakar Blak-blakan Kritik Lebih Buruk dari yang Pertama 

TRIBUNKALTIM.CO - Pelaksanaan PSBB tahap kedua di wilayah Tri Rismaharini alias Risma dan sekitarnya memasuki hari terakhir, Senin (25/5/2020).

Kendati demikian, pelaksanaan PSBB Surabaya dansekitarnya pada tahap kedua ini justru dinilai lebih buruk dari yang pertama.

Belum berkurangnya kasus baru covid-19 di Surabaya menjadi penyebab Jawa Tiumur menembus kedua tertinggi positif Virus Corona di Indonesia.

Selama 14 hari pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga, Surabaya, dr Windhu Purnomo menilai pelaksanaan PSBB Surabaya Raya tahap kedua justru lebih buruk dibandingkan tahap pertama.

Salah satu penyebabnya, masyarakat yang sudah tidak mengindahkan protokol Virus Corona ( Covid-19 ) dan physical distancing menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Lebaran Idul Fitri di Masa PSBB Surabaya, Warga Pajang Tulisan di Pagar: Mohon Maaf Kami Lockdown

Kasus Covid-19 di Jawa Timur Terus Melonjak, Khofifah Sindir Kluster Pabrik Rokok di Kota Risma

Akhirnya Wilayah Ini Buka Lagi Sekolah dan Mal, PSBB Berakhir, Bukan Daerah Risma dan Anies Baswedan

"Kalau saya melihat jilid dua malah lebih buruk dari jilid satu, apalagi menjelang lebaran kan, mal sudah banyak yang buka, rame, orang jualan pakaian rame, macam-macam.

Kalau kita lihat kan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan," kata Windhu, Senin (25/5/2020).

Hal tersebut, lanjut Windhu terjadi karena saat perpanjangan PSBB Surabaya Raya menuju tahap kedua tidak dibarengi dengan perubahan Pergub, Perwali atau Perbub yang lebih tegas lagi untuk penindakan bagi pelanggar poin-poin dalam PSBB.

"Tidak ada perubahan apa-apa kan, padahal saat pelaksanaan kan perlu ketegasan dari aparat.

Aparat itu perlu payung hukum, lah payung hukumnya tidak berubah, tidak ada sanksi yang lebih ketat, tidak ada yang lebih membuat orang jera (dibandingkan tahap pertama)," lanjut Windhu.

Halaman
1234
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved