Diskusi UGM Tema Pemecatan Presiden, hingga Muncul Teror, Ini Respons Anak Buah Jokowi di Istana

TRIBUNKALTIM.CO - Diskusi UGM angkat tema Pemecatan Presiden, hingga muncul teror dan ancaman, respons orang dalam Istana anak buah Jokowi, bukan soal politik dan makar.

Mendadak heboh anacaman pembunuhan terhadap pembicara dalam diskusi UGM yang mengangkat tema pemecatan Presiden.

Diskusi yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ( UGM ) itu mengusung judul "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Terkait adanya teror dan ancaman terhadap pembicara diskusi UGM, orang dalam Istana langsung bereaksi.

Menanggapi teror tersebut, Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan Donny Gahral menegaskan bahwa Pemerintah tidak mendukung aksi intimidasi tersebut.

• Diskusi Pemberhentian Presiden Batal, Pakar UGM Sebut Belum Tentu Aparat, Refly Harun: Situasi Horor

• Mahfud MD Bela Diskusi Pemberhentian Presiden, Beber 6 Alasan Hukum yang Bikin Kepala Negara Diganti

• Bukan Makar, Bahas Pemberhentian Presiden, Diskusi CLS UGM Batal, Panitia Diancam, WhatsApp Diretas

Dikutip dari YouTube Kompastv, Sabtu (30/5/2020), mewakili Istana, Donny mengatakan Pemerintah mendukung segala bentuk penyampaian ekspresi.

Termasuk penggelaran diskusi bertema Pemecatan Presiden.

"Kebebasan berkespresi dalam demokrasi itu mutlak dan dilindungi oleh konstitusi," kata Donny.

Donny menginginkan pihak yang berwenang segera mencari tahu siapa dalang di balik pelaku intimdasi terhadap narasumber diskusi tersebut yakni Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Ni'matul Huda.

" Pemerintah menghargai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan apabila terjadi intimidasi maka harus segera diusut siapa yang melakukan itu, apa motivasinya," ujar dia.

Ia mengatakan acara diskusi yang diselenggarakan oleh UGM itu bukanlah aksi makar.

"Kegiatan akademik bukan kegiatan politik dan makar, karena itu semua dilakukan dalam koridor akademik, koridor ilmu pengetahuan," terang Donny.

Terkait judul Pemecatan Presiden, Donny mengatakan hal tersebut harus dilihat sebagai bahan diskusi, bukan niat untuk makar.

"Sehingga apabila ada judul yang disinyalir itu tendensius terhadap Pemerintah, maka itu harus dilihat sebagai diskusi tentang pemakzulan, bukan pemakzulan itu sendiri," kata Donny.

"Apalagi makar, karena makar itu memiliki konsekuensi yang serius."