Organisasi Hukum Ini Desak Jokowi Tak Libatkan TNI di Fase New Normal, Singgung Ciri Khas Orde Baru

Organisasi hukum ini desak Jokowi tak libatkan TNI di fase new normal, singgung ciri khas Orde Baru.

Tribunnews
TNI siagakan pasukan demi cegah gejolak sosial selama Virus Corona di Indonesia, bakal diturunkan saat situasi terburuk 

TRIBUNKALTIM.CO - Organisasi hukum ini desak Jokowi tak libatkan TNI di fase new normal, singgung ciri khas Orde Baru.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan TNI dan Polri terlibat dalam mendisiplinkan masyarakat di era new normal.

Namun, keterlibatan TNI pada urusan sipil tersebut mendapat tentangan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI.

Bahkan, YLBHI juga menyinggung pelibatan TNI pada urusan sipil mirip dengan era Orde Baru.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) meminta pemerintah membatalkan pelibatan TNI di era new normal yang akan diterapkan..

Mahfud MD Tuai Kritik dari Komnas Perempuan Lantaran Sampaikan Candaan Luhut Soal Virus Corona

Kabar Terbaru, Jokowi Tunda Masuk Sekolah? Muhadjir dan Kemendikbud Bahas Pendidikan Era New Normal

Sempat Jadi Polemik Risma dan Khofifah di Surabaya, Tim Mobil PCR Lelah Lakukan Swab Test

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M Isnur mengatakan, rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

"Jadi pengembalian peran TNI dalam kegiatan-kegiatan di ranah sipil bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR tersebut," kata Isnur, dikutip dari siaran pers, Senin (1/6/2020).

"Berdasarkan hal itu YLBHI meminta pemerintah menghapus dan membatalkan kebijakan dengan pendekatan keamanan untuk menangani covid-19 termasuk rencana pelibatan TNI dalam new normal," lanjut dia.

Isnur mengakui di dalam UU TNI, disebutkan adanya operasi milliter selain perang.

Halaman
1234
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved