Facebook dan Twitter Hapus Video Kampanye Donald Trump Soal Kasus George Floyd, Kena Gugat Hak Cipta

"Saya pikir, secara umum, perusahaan swasta, terutama perusahaan platform ini, tidak boleh melakukan itu."

Pendiri dan CEO Twitter Jack Dorsey membalas pernyataan Mark Zuckerberg pada Rabu malam, dengan mengatakan upaya Twitter untuk menunjukkan informasi yang salah tidak serta merta menjadikannya "wasit kebenaran".

"Niat kami adalah untuk menghubungkan titik-titik pernyataan yang saling bertentangan dan menunjukkan informasi dalam perselisihan, sehingga orang dapat menilai sendiri," tulisnya di Twitter.

Dia menegaskan kebijakan barunya dengan menulis.

"Cek Fakta: ada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan kita sebagai perusahaan, dan itu saya... Kami akan terus menunjukkan informasi yang salah atau sengketa tentang pemilihan umum secara global."

Donald Trump tidak berhak mengatur Twitter

Kate Ruane dari American Civil Liberties Union mengatakan, Donald Trump tidak berhak mengatur Twitter.

"Konstitusi jelas melarang presiden mengambil tindakan apa pun untuk menghentikan Twitter menunjukkan kebohongan terang-terangan tentang pemilu melalui surat," katanya dikutip dari AFP Kamis (28/5/2020).

Donald Trump termasuk raksasa politik di media sosial.

Ia memiliki 80,3 juta followers di Twitter, berbanding jauh dengan kompetitornya di Demokrat, Joe Biden, yang hanya memiliki 5,5 juta followers Twitter.

Media sosial cocok dengan gaya komunikasi Donald Trump yang tidak ortodoks, dan kegemarannya akan teori konspirasi, rumor, serta penghinaan.

Meski begitu, jejak pendapat secara konsisten menunjukkan Biden dalam posisi yang kuat, walau tidak keluar rumah selama berminggu-minggu dan jarang tampil di media sosial.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Facebook dan Twitter Hapus Video Kampanye Donald Trump", https://tekno.kompas.com/read/2020/06/09/14450007/facebook-dan-twitter-hapus-video-kampanye-donald-trump?page=all#page3.
Penulis : Conney Stephanie
Editor : Oik Yusuf