Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Ingatkan Cegah Penyimpangan, Pj Sekkab Kubar Achmad Sofyan: Hati-hati Gunakan Dana Covid-19

Tim gugus tugas, kata Achmad Sofyan, memiliki tanggungjawab besar terhadap beberapa kebijakan pusat yang memang harus dikendalikan

HUMASKAB KUBAR
RAPAT TIM COVID - Pejabat Sekdakab Kubar Achmad Sofyan didampingi Asisten I Setkab Kubar Misran Effendi, Asisten II Setkab Kubar Ayonius, dan Kepala BPBD Kubar Jenton dalam rapat koordinasi rencana tindak lanjut tim Covid-19, di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Setkab Kubar, Selasa (16/6/2020). 

SENDAWAR- Pejabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar, Achmad Sofyan, mengingatkan agar dalam penanganan dana Covid-19 tetap mengedepankan asas kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta memegang teguh akuntabilitas. Hal ini penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tim gugus tugas, kata Achmad Sofyan, memiliki tanggungjawab besar terhadap beberapa kebijakan pusat yang memang harus dikendalikan. Maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh tim gugus tugas khususnya penggunaan anggaran.

“Salah satunya, penggunaan dana baik belanja barang maupun jasa apa saja yang sudah dilakukan selama pandemi Covid-19 ini,” ujar Achmad Sofyan didampingi Asisten I Setkab Kubar Misran Effendi, Asisten II Setkab Kubar Ayonius, dan Kepala BPBD Kubar Jenton, usai rapat koordinasi rencana tindak lanjut tim Covid-19, di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Kantor Setkab Kubar, Selasa (16/6/2020).

Hal ini juga telah ditegaskan oleh pemerintah pusat. Semua jajaran terkait diingatkan harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Ini merupakan tindaklanjut dari hasil video conference Bupati Kubar FX Yapan pada rapat koordinasi nasional pengawasan internal pemerintah tahun 2020, baru-baru ini.

Sekkab Achmad mengatakan, ada beberapa catatan yang disampaikan yakni harus betul-betul melakukan evaluasi dan monitoring oleh seluruh perangkat daerah terkait dana Covid-19.

“Kami juga menginginkan seluruh perangkat daerah yang menggunakan dana untuk penanganan Covid-19 lebih terencana kedepannya,” ujarnya.

Mencermati perkembangan Covid-19 pada 16 Juni 2020, ada tambahan kasus baru positif. Seluruh kegiatan pengadaan belanja barang dan jasa penanganan covid-19 ini haruslah terencana. Ketersediaan dana ini tidak lantas bisa dengan mudah di belanjakan tanpa analisis kebutuhan.. Begitu juga penentuan status merupakan dasar keputusan untuk bisa menggunakan dana.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat serius untuk penanganan covid-19, sehingga nantinya seluruh jajaran terkait yang menanganinya berpikiran yang sama.

“Jangan sampai nanti bermasalah secara hukum di kemudian hari. Walaupun dana yang dikeluarkan satu rupiah, harus betul-betul hati-hati. Kita disuruh mengawal dan memonitoring agar penggunaan sesuai koridor,” tegasnya.

Sekkab mengimbau masing-masing perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kubar yang menangani Covid-19, khususnya dana yang sudah dianggarkan di masing-masing PD agar memperhatikan imbauan ini. Perlu diketahui, sistem pemeriksaan tetap sesuai standar, meskipun penggunaannya saat kondisi darurat. Hal ini merupakan penegasan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(adv/hms6/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved