PPDB 2020

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Hetifah Minta Kemendikbud Awasi Penyelenggaraan PPDB Daerah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud.

HO/HETIFAH S
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud turun tangan mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) di daerah.

Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim tersebut, PPDB memiliki masalahnya tersendiri dari tahun ke tahun.

Pada tahun ini, masalah yang paling banyak dilaporkan datang dari DKI Jakarta yang memprioritaskan anak berusia lebih tua dalam penerimaan peserta didik di sekolah negeri.

Hal inipun menuai protes dan kecaman dari berbagai pihak. Beberapa demonstrasi telah dilakukan oleh orangtua murid yang merasa sistem ini tidak adil.

Baca Juga: Kementerian Agama Terbitkan Panduan Layanan Menikah di Situasi New Normal Covid-19

Baca Juga: Cara Atasi Trauma Hilangkan Rasa Sedih ala Psikolog, Berangkat dari Curhatan Wanita Gagal Menikah

“Memang penyelenggaraan ini dilakukan oleh daerah. Namun demikian, Kemendikbud juga harus tetap mengawasi apakah ada yang melanggar prinsip keadilan,” kata Hetifah melalui keterangan tertulis.

Hetifah mengatakan, syarat usia seharusnya tidak masuk ke dalam kriteria pembobotan.

Tahun-tahun lalu, yang menjadi masalah adalah siswa yang lebih tua sulit untuk mendaftar sekolah, sekarang sebaliknya.

"Seharusnya diskriminasi usia baik kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua tidak ada. Saya belum dapat memahami apa urgensinya memasukkan syarat usia ke dalam seleksi PPDB ini," ujarnya.

Baca Juga: Keuangan Daerah Sulit, Walikota Balikpapan Harap Persentase Dana Bagi Hasil Ditinjau Ulang

Baca Juga: Kabar Hoaks Jukir dan Pedagang di Pandansari Balikpapan Positif Covid-19, Omset Penjualan Turun

Meski demikian, Hetifah juga menyadari keterbatasan kapasitas sekolah negeri mengharuskan adanya mekanisme yang menyebabkan tidak semua yang mendaftar bisa mendapatkan tempat.

“Rencananya pukul 11 Komisi X akan menerima audiensi dari perwakilan orang tua murid. Kami harap dari diskusi tersebut kami dapat mendengarkan keluh kesah mereka, serta sama-sama mendiskusikan solusi terbaik dari keterbatasan yang ada," kata Hetifah.

( TribunKaltim.co )

Penulis: Sapri Maulana
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved