Banyak Keluhan,Menhub Budi Karya Minta Kemenkeu Subsidi Rapid Test untuk Penumpang Transportasi Umum

Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang menyebut, ketentuan rapid test ini tidak ada kejelasan terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

"Nurani saya mengatakan sudah mulai ada penyimpangan terhadap alat rapid test ini. Standar apa yang kita pakai, siapa yang harus menetapkan rakyat harus membayar sekian untuk rapid test atau sekian untuk PCR," katanya.

Oleh sebab itu, Pemerintah diminta untuk menangani persoalan ini sehingga ada kepastian, sekaligus tak mempersulit masyarakat yang memang masih memiliki keperluan untuk melakukan perjalanan.

"Situasi rakyat tidak bisa mengontrolnya (biaya rapid test dan PCR), maka negara harus hadir di situ, karena ketika negara abai maka akan berkembang terus. Dan apa yang kita cari menggerakkan roda ekonomi malah kebalik, persyaratan menjadi beban tersendiri, bahkan jauh lebih besar," jelasnya.

• Di Mata Najwa, Akui Ada Strategi Soal Video Kemarahan Jokowi, Moeldoko: Sudah Nggak Usah Dilanjutkan

• Dana Covid-19 Rp 695,2 Triliun, Instruksi Jokowi ke Jajaran Idham Azis: Yang Korupsi Digigit Saja

• Perintah Terbaru Jokowi ke Jajaran Idham Azis, Terutama Bhabinkamtibmas Desa Saat Pandemi Covid-19

• Jadwal Acara TV Hari Ini 2 Juli 2020, RCTI SCTV Indosiar ANTV: Film India & Film Korea A Taxi Driver

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menhub Budi Karya Minta Kemenkeu Subsidi Rapid Test untuk Masyarakat, https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/07/02/menhub-budi-karya-minta-kemenkeu-subsidi-rapid-test-untuk-masyarakat?page=all.