Resmi, Bupati Kutim Ismunandar dan Istri Jadi Tersangka, Bersama 3 Kadis, 2 Rekanan, Barang Buktinya

KPK juga menyegel Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur dan ruang kerja bupati di Kantor Bupati Kutai Timur pun disegel.

Selain itu, Kantor BPKAD Kutai Timur yakni di ruang kepala kantor dan ruang Kabid Perbendaharaan dan ruang kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim juga disegel dengan plastik bertuliskan KPK RI.

Semua bangunan yang segel tersebut berada di kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur.

Usai mengamankan sejumlah orang di Kutai Timur dan Samarinda, tim KPK sempat meminjam ruangan di Polresta Samarinda untuk memeriksa sejumlah saksi.

“Tadi malam (Kamis malam) tim KPK sempat pinjam satu ruangan di Polresta Samarinda. Mereka menumpang untuk periksa sejumlah saksi,” ungkap Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arief Budiman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Setelah meminjam ruang di Polresta Samarinda Kamis malam, keesokkan harinya, Jumat (3/7/2020) pagi, tim KPK membawa sejumlah orang diamankan ke Jakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Simak penjelasan lengkap KPK dalam video berikut ini: 

Pemprov Kaltim Pastikan Tak Ada Pejabatnya Terjaring dalam OTT Bupati Kutai Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan tidak ada pejabatnya yang ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menangkap Bupati Kutai Timur, Ismunandar.

• Harusnya Ditangkap dan Diproses, 3 Wanita Tiktokan di Jembatan Suramadu, Bahayakan Banyak Orang

• Wika Salim Ingin Segera Lepas Status Janda, Kriteria Pria Pilihannya, yang Penting Rezekinya Halal

“Tidak ada. Belum ada informasi sampai ke kami ada pejabat kita yang diamankan,” ungkap Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sabani, saat ditemui Kompas.com di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (3/7/2020).

Sabani memastikan semua pejabat yang diamankan KPK, Kamis (2/7/2020) malam, semuanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

“Sekarang otonomi. Kalau pun ada ASN yang diamankan jadi urusan Pemkab Kutim. Kita tunggu keputusannya. Kita masih menerapkan asas praduga tak bersalah,” jelas Sabani.

Ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa