Bupati Ismunandar Ditangkap KPK, Partai Besutan Surya Paloh Munculkan Nama Ismail Buat Pilkada Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Terjeratnya Bupati Kutim Ismunandar yang menjabat Dewan Penasihat Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ), sekaligus bakal calon Bupati Kutim yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah Kutai Timur ( Pilkada Kutim ), dalam masalah dugaan korupsi, membuat Partai Nasdem harus memilih kader baru untuk diusung.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim yang juga Sekretaris DPD Partai Nasdem Kutim, Arfan SE M Si mengatakan kepada TribunKaltim.co pada Senin (6/7/2020). 

Dia jelaskan, pihaknya kini masih menunggu arahan dari DPP Nasdem. Kemungkinan akan mengusung kader lainnya, yang cukup senior di partai besutan Surya Paloh ini, partai Nasdem.  

“Kita masih tunggu arahan pusat. Tapi ada perkembangan di lapangan. Karena memiliki lima kursi di DPRD, perhitungan kami, paling tidak ada kader Nasdem yang ikut berkompetisi,” ungkap Arfan.

Baca Juga: Bupati Kutim Ismunandar Ditahan KPK, Wabup Kasmidi Bulang Akui tak Berani Lihat Siaran Televisi

Sebelumnya, kata Arfan, pihaknya sudah mendapat arahan dari DPP Nasdem yang dikonfirmasi oleh DPD II, untuk menanyakan kader dari Nasdem. Siapa yang bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Kutim.

“Kita akan ajukan kader sendiri. Ada Pak Ismail yang cukup senior di Nasdem Kutai Timur dan sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim selama tiga periode,” kata Arfan.

Namun semua itu, menurutnya kembali lagi pada DPP Nasdem dan DPD I Kaltim. Usulan kader, karena mereka yang memiliki dua atau tiga kursi di DPRD Kutim saja, berhitung untuk maju, apalagi Nasdem yang punya lima kursi.

Baca Juga: Sebelum Kena OTT KPK Bersama Istri, Bupati Kutim Ismunandar Ingin Mengajak TNI Polri ke Pedalaman 

“Kalau pun maju, rencananya kami tetap bersama PPP yang mengusung Pak Iman Hidayat. Sampai sekarang, Nasdem dengan dengan PPP masih solid,” ujarnya.

Sementara komunikasi politik dengan partai lainnya untuk berkoalisi, diakui Arfan, belum dilakukan.

“Kita masih terus menunggu arahan pusat. Kalau memang kader yang diusung, kita usung kader. Kalau non kader, kita tentu akan berkomunikasi dengan parpol lainnya,” ungkapnya.

Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur Angkat Bicara

Berita sebelumnya. Bupati Kutim ( Kutai Timur ) Ismunandar bersama belasan pejabat lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Kamis (2/7/2020) malam.

Saat itu, KPK turut menangkap Bupati Kutim Ismunandar bersama istrinya yang juga Ketua DPRD Kutim di salah satu hotel di Jakarta. Kemudian belasan lainnya merupakan pejabat yang ada di kawasan pemerintah Kalimantan Timur.

Partai Nasdem menjadi sorotan usai ditangkapnya orang nomor satu di kabupaten terluas di Kalimantan TImur ini. Ketua DPW Nasdem Kalimantan Timur Harbiansyah, mengatakan tidak akan membantu Ismunandar dari segi bantuan hukum.

Bahkan ia cukup menyayangkan jika sosok Ismunandar yang masih bekeluarga dengannya ini terkena kasus.

• NEWS VIDEO Ditanya Soal OTT Bupati dan Ketua DPRD Kutim, Isran: Baru Dengar dari Kamu

• Profil dan Rekam Jejak Ismunandar Bupati Kutim yang Terkena OTT KPK, Pernah Punya Jabatan di Bontang

"Sudah kurang apa lagi coba jadi Bupati Kutim, istri ketua DPRD Kutim. Sebetulnya apa yang mau dicari lagi," ucapnya melalui sambungan telepon kepada TribunKaltim.co pada Jumat (3/7/2020) petang.

Dengan prestasi di tingkat tertinggi ini seharusnya seorang pejabat itu harus menjunjung tinggi amanah rakyat.

Justru ia mengatakan, jika memang ingin cepat kaya lebih baik menjadi pengusaha. "Kalau mau cari duit dagang saja," kata Harbiansyah. 

Dirinya menegaskan, pihak partai tidak akan membantu Ismunandar dari segi advokasi hukum.

Sebab hal tersebut akan mengganggu jadwal partai Nasdem selanjutnya. Apalagi masa baktinya sebagai ketua DPW Partai Nasdem akan habis.

Sementara itu, ia mengingatkan kepada kadernya agar kasus ini sebagai pembelajaran jika mau mengemban amanah rakyat.

• Bupati Kutim Ismunandar dan Istri Jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Berbeda, Foto dan Barang Buktinya

Menurutnya jika menjadi pimpinan Kepala daerah itu kesejahteraan masyarakatnya menjadi nomor satu ketimbang memperkaya diri.

"Ini jadi pembelajaran bagi para kader kalau ingin jadi Kepala daerah harus mengutamakan kepentingan rakyat," pungkas Harbiansyah. 

( TribunKaltim.co )