DPW PSI Kaltim Sebut Perlawanan Korupsi Tidak Jadi Jargon Utama Kandidat yang Ikut Pilkada

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaltim menyebut penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam OTT KPK merupakan potret oligarki politik di negeri ini.

Lingkaran kekuasaan yang hanya diisi keluarga dan kerabat merupakan faktor utama korupsi mudah terjadi.

Ketua DPW PSI Kaltim Novita Rosalina menyebut, penangkapan Ismunandar terkait dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan di Kaltim.

Menurutnya, kasus korupsi yang menyeret belasan orang ini juga membuka memori kita pada kasus sebelumnya yang menjerat sejumlah kepala daerah, baik di level gubernur maupun bupati.

“Namun Kali ini praktek korupsi benar-benar terjadi di pimpinan eksekutif dan legislatif sekaligus dalam satu rangkaian, ini memprihatinkan,” kata Novita Rosalina, Senin (6/7/2020).

Baca juga; OTT KPK di Kutai Timur Disebut Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi, Ini Penjelasan SAKSI FH Unmul

Baca juga; Fakta Baru OTT KPK Bupati Kutim Ismunandar, Istri yang Juga Ketua DPRD Tentukan Pemenang Tender

OTT KPK beberapa hari lalu, selain bupati ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur juga turut diringkus. Ironisnya, pimpinan para wakil rakyat itu sekaligus istri bupati.

“Fakta itu kian meyakinkan kita bahwa politik dinasti sangat kental unsur kepentingan. Yang jelas bukan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan keluarga dan segelintir pihak oligarki,” katanya.

Menurutnya, Politik demokrasi hanya dikonsumsi oleh mereka di puncak kekuasaan. Ia juga menyayangkan, banyak kandidat di Pilkada tahun ini tak lagi menyuarakan korupsi sebagai jargon perlawanan mereka.

Baca juga; Sebelum Kena OTT KPK Bersama Istri, Bupati Kutim Ismunandar Ingin Mengajak TNI Polri ke Pedalaman 

Baca juga; Komentari OTT KPK, Ketua Nasdem Kaltim: Kurang Apa Lagi Coba jadi Bupati, Istri Ketua DPRD Kutim

Padahal kasus korupsi merupakan pangkal gagalnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Pada situasi pilkada ini, kita juga bisa menyaksikan langsung para kandidat kepala daerah tidak ada yang mengangkat pemberantasan korupsi dalam visi misi mereka. Karena itulah, PSI meragukan komitmen para kandidat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Novita Rosalina.

PSI Kaltim berharap, KPK bisa segera mengungkap dan menangkap aktor kasus korupsi di Kutai Timur. Sebab, kata Novita, ini akan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin di daerahnya.

“Proses Pilkada di Sembilan kabupaten dan kota di Kaltim sedang berlangsung, para kandidat sedang berlomba merayu rakyat. Kita jangan mau tertipu lagi,” pungkasnya. (Jnp)