OTT KPK di Kutai Timur

OTT Bupati Kutim Ismunandar, Daftar Kantor di Kutai Timur yang Digeledah KPK Hari Ini, Ada Lagi?

Terkait OTT Bupati Kutim Ismunandar, berikut ini daftar kantor di Kutai Timur yang digeledah KPK hari ini, Rabu 8 Juli 2020.

Editor: Amalia Husnul A
tribunkaltim.co/margaret sarita
Tim KPK kembali menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Kutai Timur, hari ini Rabu 8 Juli 2020. Masih terkait dengan OTT Bupati Kutai Timur, Ismunandar, berikut daftar kantor di Kabupaten Kutim yang digeledah KPK hari ini, Rabu 8 Juli 2020 

Sejak pukul 10.00 pagi tadi, KPK RI melakukan pemeriksaan di seputar kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Rabu (8/7/2020).

 Berita Terbaru Gaji 13 PNS Pensiunan TNI Polri, Sri Mulyani Akhirnya Beri Kepastian, Cek Besarannya

 Kemenkeu Pastikan Gaji Ke-13 PNS akan Cair, Kini ASN Keluhkan Tabungan Rumah yang tak Bisa Cair

Di kantor Bupati, pemeriksaan dilakukan di ruang kerja Bupati Ismunandar dan Sekda Irawansyah yang sudah disegela sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Tak ketinggalan, KPK RI juga sempat meminta kunci ruang kerja Wabup Kasmidi Bulang, untuk melihat kondisi di dalam ruang kerja tersebut.

Sementara sebagian memeriksa di kantor Bupati, tim lainnya menyebar ke beberapa dinas dan badan.

Tak hanya dinas dan badan yang sudah disegel, tapi juga yang belum disegel.

Hal ini diduga dalam upaya pengembangannya kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Bupati Ismunandar dan istri yang Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih, serta tiga Kepala Kantor, yakni Kepala BPKAD, Bapenda dan Dinas PU Kutim.

Ada tujuh badan dan dinas yang menjadi tempat penggeledahan KPK, yakni, kantor Bupati Kutim, Bapenda, BPKAD, PU, Dinas Pendidikan, dan dinas lain yang diduga pengembangan kasus, yakni, Dinas Sosial, Bappeda dan BPBD Kutim.

Di Dinas Sosial, tim KPK RI membawa berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini diungkapkan Kadinsos Kutim, Jamiatulkhair Daik.

"Masih terus berlanjut. Tadi hanya mengumpulkan pejabat dan PPTK di sini ( Dinsos ) dan mengumpulkan DPA.

Untuk melihat anggaran proyek penunjukan langsung (PL) yang ada di dinas kami," ungkap Jami.

Ia pun membantah kalau hadirnya KPK di dinasnya terkait penggunaan dana bantuan covid 19.

"Oh... Nggak ada. Hanya seputar anggaran titipan dan PL saja," ujarnya.

 Sementara di Bappeda, Kepala Bappeda Dr Edward Azran mengatakan KPK hanya mengambil berkas usulan musrenbang yang menjadi program Pemkab Kutim di tahun anggaran 2019-2020.

Dari ketujuh OPD tersebut, tim KPK kembali berkumpul di gedung Kantor Bupati Kutim, di ruang Kapur, lantai II.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved