Eksklusif Bersama Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni: Soal RUU HIP, Kami di DPD Satu Suara Menolak

Saat ini apa yang Anda lakukan bersama anggota DPD lainnya menyikapi dua RUU tersebut?

Saya ingin masyarakat kaltim memahami ini, kenapa saya berteriak UU Minerba harus ditolak untuk keamanan anak cucu kita di sini.

Saya benar-benar jaga Kaltim ini agar berkesinambungan.  Kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman lingkungan.

Langkah RUU Cipta kerja dan RUU HIP?

Kita sudah merevisi pasal-pasal, mungkin minggu ini pembahasan per pasalnya, lagi tahap tim kerja sesuai bidang tupoksi masing-masing bidang.

Selain dua RUU tersebut, apakah masih ada RUU yang kini menjadi sorotan DPD?

Ada, dan ini menurut saya lebih penting, yakni RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Kami berharap RUU PKS ini bisa masuk dalam Prolegnas.

Selama ini yang menjadi korban adalah perempuan dan anak, dan ini sudah delapan tahun RUU PKS tidak tersahkan.

Kenapa kita ingin kembali, karena sering terjadi dan masalahnya mirip-mirip.

Bagaimana sih mengatasinya, terus terang karena kebanyakkan pelecehan kebanyakan kepada perempuan, contohnya pelecahan atasannya, dan perempuan banyak diamnnya, sehingga memilih berhenti bekerja. Itu sering terjadi.

Di sini yang berteriak hanya perlemen perempuan. Kami minta RUU PKS dibahas lagi, dan bisa menjadi prioritas. (siti zubaidah)