DPRD Kukar Gelar RDP Bahas Penyewaan Mobil Operasional Kades untuk Program Stunting

DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat membahas adanya penyewaan mobil operasional untuk kepala desa

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA
Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara Siswo Cahyono, saat ditemui di ruangannya, DPRD Kukar, Tenggarong 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat membahas adanya penyewaan mobil operasional untuk kepala desa terkait program stunting tahun anggaran 2020.

"Kami pertanyakan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam proses anggarannya tidak pernah disampaikan ke DPRD. Ini laporan masyarakat," kata Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara, Siswo Cahyono, Kamis (16/7/2020).

RDP tersebut digelar Rabu (15/7/2020), Siswo menjelaskan, masyarakat menilai penyewaan mobil operasional untuk kepala desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

"Program tersebut mubazir, landasan hukum (penyewaan mobil operasional) juga masih samar-samar," ungkap Siswo.

Baca Juga: Tak Cuma Dicopot, Brigjen Prasetijo Utomo Ditahan di Ruang Khusus Karena Surat Jalan Djoko Tjandra

Baca Juga: Profil Brigjen Prasetijo Utomo yang Resmi Dicopot karena Surat Jalan Djoko Tjandra, Begini Nasibnya

Bukan hanya warga, bahkan perwakilan salah satu desa, kata Siswo, mengakui penyewaan mobil tak sesuai kebutuhan.

"Kalau untuk program kesehatan, mereka lebih setuju digunakan untuk membangun posyandu atau pengadaan alat kesehatan," kata Siswo.

Bahkan, jika memang ingin pengadaan atau penyewaan mobil, lebih tepat desa membutuhkan ambulan.

"Dari hasil RDP, selanjutnya akan kita kaji. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi atau tidak," kata Siswo.

"Kalau legal standingnya tidak sesuai ini ke depannya bisa tindak pidana," kata Siswo.

Tak hanya itu, DPRD Kukar juga akan membentuk panitia kerja (panja) guna menindaklanjuti terkait program stunting, yang justru lebih memilih penyewaan mobil operasional dibandingkan dengan pengadaan alat kesehatan atau hal lain yang lebih tepat dengan kebutuhan desa.

"Nanti hasil rapat akan kami bawa ke rapat unsur pimpinan, akan dibentuk panja untuk lebih mendalam," kata Siswo. (*)

Baca Juga: Surat Jalan Djoko Tjandra Diduga Dikeluarkan Bareskrim, IPW Desak Propam Periksa Jenderal Bintang 1

Baca Juga: Tak Sampai Dirawat di Rumah Sakit, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Hanya Karantina Mandiri di Rumah

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved