Pilkada Kutim
Plt Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang Pastikan Penyaluran Dana Pilkada tak Ganggu Gaji dan Insentif
Dengan posisi kas daerah yang minim, penyaluran dana Pilkada yang cukup besar, dikhawatirkan mengganggu pembayaran program-program prioritas.
lihat foto
Jadi lebih baik menghapus program yang belum prioritas daripada dikerjakan tapi kita tak bisa membayarnya,” tutur Kasmidi.
Program yang sedang berjalan dan prioritas, menurut Kasmidi, tetap dibayarkan sesuai progres pekerjaan. Begitu juga untuk covid -19, harus tetap berjalan.
“Pastinya, saya berusaha tahun 2021, Kutai Timur tidak ada utang dan istilah defisit lagi. Utang kita pada pihak ketiga dari 2016 lalu hingga 2019, sebanyak Rp 177 miliar. Masih ada sisa utang 2016 sebesar Rp 2 juta yang tercecer (belum dibayar, red),” ujarnya.
Selain itu, ada program multiyears sebesar Rp 158 miliar yang sudah berprogres. Itu juga menjadi prioritas untuk diselesaikan pembayarannya.
“Makanya, pada 2020 ini, kalau memang ada program yang belum prioritas, dan belum ada kontrak kerjanya, lebih baik dihapus. Biar program tersebut ada di usulan musrenbang, lebih baik ditunda tahun depan. Saya lebih senang bayar utang, daripada mengerjakan program tapi nggak bisa bayar,” ucapnya.
( TribunKaltim.co )
