Breaking News:

Pemeriksaan KPK di Samarinda Berakhir, Total Ada 42 Saksi Dimintai Keterangan

KPK) akhirnya menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) non aktif

TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HP
Penyidik KPK meninggalkan Polresta Samarinda usai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan kasus yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Kutim non aktif, Rabu (29/7/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Timur dan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) non aktif di Mapolresta Samarinda.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan sejak Jumat (24/7/2020) hingga Rabu (29/7/2020) hari ini. Seperti yang diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri, terdapat 42 saksi yang telah jalani pemeriksaan di Mapolresta Samarinda.

"Total terdapat 42 saksi," ucapnya melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (29/7/2020).

Selama melakukan pemeriksaan di Mapolresta Samarinda, penyidik KPK mulai memeriksa sejak pukul 09.00 - 17.30 Wita di aula Wira Pratama, ruang rapat Kapolres dan ruang rapat Satreskrim Polresta Samarinda.

Saksi-saksi yang menjalani pemeriksaan berasal dari lingkungan Pemkab Kutim, mulai dari level Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, staf, sopir hingga ajudan, termasuk pihak swasta maupun rekanan.

Baca juga; Hari Terakhir Pemeriksaan, KPK Periksa 5 Saksi Terkait Kasus Korupsi Bupati Kutim

Baca juga; NEWS VIDEO Salah Satu Saksi Sebut Terkait dengan Proyek Pembangunan dijajaran Polres Kutim

Bahkan, adik dari Bupati Kutim non aktif juga dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, namun tidak hadir di Polresta Samarinda dan menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Pada pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mengkonfirmasi keterangan saksi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim dan pengetahuan saksi-saksi terkait dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Bupati Kutim non aktif.

Selain itu, terkait dengan dugaan pengaturan jumlah fee yang sudah diatur dan ditentukan dalam pekerjaan proyek infrastruktur di Pemkab Kutim.

Halaman
12
Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved