Breaking News:

Selain Bentuk Tiga Pansus untuk Bahas 9 Raperda, DPRD PPU Juga Bentuk Satu Tim Khusus, Ini Tugasnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu melakukan sidang paripurna dengan hasil pembentukan satu

HO/DPRD PPU
Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi tim khusus tersebut akan dikhususkan untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten PPU. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu melakukan sidang paripurna dengan hasil pembentukan satu tim khusus yang beranggota badan anggaran (Banggar).

Ketua DPRD PPU, Jon Kenedy mengatakan tim khusus tersebut akan dikhususkan untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten PPU.

"Kami akan segera menindaklanjuti terkait masalah laporan pertanggungjawaban keuangan APBD tahun 2020 melalui tim khusus yang dibentuk," kata Jon Kenedy, Minggu (2/8/2020).

Selain itu, DPRD PPU juga membetuk tiga panitia khusus (pansus) untuk difokuskan membahas tentang sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Ketiga pansus itu dikhususkan untuk membahas 9 Raperda yang diusulkan di tahun 2020 ini," ujar Jon Kenedy.

Baca juga: Hendak Pergi ke Kebun, Pria Ini Diterkam Buaya, Anak dan Istri Langsung Histeri Melihat Kejadiannya

Baca juga: Objek Wisata Labuan Cermin Dibuka, Wakil Bupati Berau Ingatkan Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Ketiga tim Pansus tersebut sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan komisi-komisi dilegislatif yang sesuai untuk membahas Raperda tersebut.

Untuk Raperda penyertaan modal investasi di bidang pertanian senilai Rp 26 miliar, yakni pembangunan pabrik Rice Milling di Kecamatan Babulu, tim pansus beranggotakan dari Komisi II dan Komisi III.

Sedangkan untuk anggota komisi II dan III tersebut juga akan membahas Raperda penyertaan modal kepada perusahaan daerah atau Perusda Benua Taka Energi.

Baca juga: Ribuan Orang Berdemo di Jerman, Menolak Aturan-aturan dan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19

Baca juga: Tenaga Medis Rentan Kena Covid-19, Dokter Spesialis Paru RSUD Abdul Rivai Berau Sebutkan 2 Faktor

"Jadi kita akan bahas Raperda yang sifatnya mendesak untuk secepatnya disahkan dan ada juga yang tidak mendesak dalam 9 Raperda tersebut," ujarnya.

Jon Kenedi menambahkan, pembahasan sembilan Raperda tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan dan paling lambat 6 bulan. (*)

Penulis: Dian Mulia Sari
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved