Genjot PAD di Tengah Pandemi, Komisi II DPRD Balikpapan Dorong Pemasangan Tapping Box di Setiap Cafe

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- DPRD Kota Balikpapan akan menggenjot kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat anjlok akibat pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Menindaklanjuti ini, Komisi II DPRD Balikpapan berencana mendorong tempat usaha khususnya cafe, memasang tapping box.

Tapping box ialah alat perekam transaksi yang berguna untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak.

"Kita minta kepada Dispenda, daftar cafe yang belum dipasang tapping box, karena sekarang cafe sudah mulai ramai lagi," kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Haris, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, setiap cafe saat ini wajib dipasang alat tersebut, sebab ini sangat berfungsi untuk meningkatkan PAD Kota Balikpapan.

Haris menjelaskan berdasar studi banding ke daerah lain tepatnya di Palembang, pemasangan tapping box di cafe ini terbukti efektif dalam meningkatkan PAD.

Baca juga: Putra Jokowi Bakal Sowan ke Prabowo Subianto, Agenda Pilkada Solo, Gibran Dapat Dukungan Gerindra

Baca juga: 9 Tahun Merantau & Kirim Istri Rp 35 Juta per Bulan, Kesalnya Pria Ini Saat Pulang, Berakhir Tragis

"Di sana sebelumnya Rp 6 juta per bulan ternyata bisa mencapai Rp 16-20 juta per bulan, itu untuk satu cafe,” ucapnya.

Maka itu, tahun depan ia berencana akan menganggarkan dana untuk membeli sejumlah kebutuhan tapping box. Pasalnya tahun ini anggaran juga sudah habis untuk penanganan covid-19.

"Karena ada target peningkatan 50 persen, makanya kita minta di 2021 dianggarkan. Saya yakin dengan dipasang pasti akan ada peningkatan, apalagi dengan ekonomi sekarang," tuturnya.

Selain itu, sebagai Ketua Komisi II yang baru, ia juga mendorong masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan retribusi.

"Tower juga kita akan ambil retribusi. Makanya kita meminta OPD yang retribusi tidak tercapai, diusahakan tercapai," tuturnya.

Sebagai informasi, Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan baru terealisasi sekira Rp 183 miliar. Ini hasil laporan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BPPRD).

Sementara target PAD di tengah pandemi covid-19 mencapai Rp 350 miliar. Jumlah itu jauh dari target awal yakni Rp 715 miliar, sebelum terjadi pandemi covid-19. (*)