Komisi I DPRD Bontang Ukur Kesiapan KPU Jalankan Tahapan Pilkada, Ini Hasilnya

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Komisi I DPRD Bontang mengukur sejauh mana kesiapan penyelenggara Pemilihan menjalankan tahapan di tengah pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Sebab itu wakil rakyat memanggil KPU Bontang untuk menggelar rapat kerja, Selasa (11/8/2020).

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris diwawancarai usai rapat mengatakan pihaknya menerima pemaparan seluruh tahapan yang dilakukan KPU Bontang.

"Tahapan sudah terlaksana. September masuk ke pendaftaran kandidat. Skemanya lengkap. Persoalan partisipasi masyarakat, yang kita tekan supaya ada peningkatan partisipasi pemilih," ungkapnya.

Bicara partisipasi pemilih, tentunya berhubungan dengan ketelitian tugas pencocokan dan penelitian data pemilih di lapangan.

Lantaran muaranya berujung pada seberapa banyak warga yang dapat menyalurkan hak pilihnya di Pilkada Bontang 2020.

"Coklit juga. Sampai 10 hari kedua, dilaksanakan. Progresnya 80 persen. Tahapan coklit sesuai dengan target. Semoga di 10 hari ketiga 100 persen selesai," katanya.

Pihaknya juga memastikan bahwa setiap petugas KPU yang bertugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar protokol kesehatan.

"Sesuai dengan anjuran pemerintah. Misalnya coklit, petugasnya dilengkapi dengan APD atau tidak? Dijelaskan tadi, memang standar minimal dipakai. Petugas yang datang memakai masker," ucapnya.

Baca juga: Tamu Dinas PUPR Bulungan yang Terindikasi Positif Covid-19 Ternyata Datang untuk Mengurus Izin

Baca juga: Megawati Usung Iyeth Bustami di Pilkada Bengkalis, Simak Sepak Terjang Queen of Dangdut Melayu

Namun, kata Abdul Haris, dari beberapa aduan masyarakat ada ditemukan petugas KPU yang tak mengenakan masker saat melakukan coklit.

Memang petugas PPDP KPU diminta jemput bola langsung ke rumah warga, namun aspek kehati-hatian khususnya kesehatan harus diutamakan saat menjalankan tugas.

"Kalau berdasarkan pemaparan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Cuma di lapangan ada saja beberapa yang mengabaikan. Standarnya sudah jelas. KPU melaksanakan.

Misal coklit, petugas coklit ditemukan tak menggunakan kaos tangan. Sementara pulpen dipakai bergantian. Aturan sudah jelas, tinggal di lapangan kesadarannya ini yang benar-benar wajib diterapkan," ucapnya. (*)