Breaking News:

Bahas Soal Tata Ruang IKN, Bupati Kukar Edi Damansyah Sambut Kunjungan Wamen ATR/BPN di Tenggarong

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyambut Kunjungan Kerja Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra bersama tim PPN/Bappenas RI di Pendopo Od

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Bupati Kukar Edi Damansyah memberikan cindera mata kepada Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra saat berkunjung di Tenggarong, Kamis (13/8/2020) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyambut Kunjungan Kerja Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra bersama tim PPN/Bappenas RI di Pendopo Odah Etam Tenggarong, pada Kamis (13/8/2020).

Kedatangan Wamen ATR/BPN tersebut dalam rangka konsultasi publik susunan tata ruang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam kegiatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan, terdapat data teknis lapangan di beberapa kelurahan di Kecamatan Samboja yang masih masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya ( Tahura Bukit Soeharto ).

“Bahkan di kawasan itu ada yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN juga,” ujarnya.

Sehingga dia mengusulkan agar penyusunan tata ruang itu dapat mengakomodir masalah tersebut sehingga permasalahan masyarakat dan kawasan itu dapat terselesaikan.

“Responsnya cukup positif tadi, dia minta data-datanya kemudian nanti akan disampaikan,” tutur Edi Damansyah

Edi Damansyah juga menyampaikan, di Kukar masih terdapat kawasan yang masuk dalam kategori tanah terlantar, seperti ada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) tapi di lapangan tidak ada realisasi tanaman.

“Itu juga kita sampaikan tadi sebagai bahan pertimbangan bagaimana langkah-langkah selanjutnya,” tuturnya.

Selain itu, ucap Edi, dia juga menyampaikan kondisi saat ini terhadap sumber daya alam batubara dan pengembangan perkebunan sawit.

Baca juga: INI 10 Negara Alami Resesi Akibat Covid-19, Inggris yang Terbaru, Ada yang Selamat? Lalu Indonesia?

Baca juga: Tracing Kontak Erat Tenaga Kesehatan yang Positif Corona, Sampel Swab 15 Orang Bakal Diperiksa

Menurut dia, dua komoditi tersebut berbeda, satu komoditi berada di bawah tanah dan satunya berada di atas tanah sehingga dianggap tidak tumpang tindih dan diperlukan aturan skala nasional yang mengatur masalah tersebut, agar investasi di daerah berjalan dengan baik.

“Tapi usul saja mungkin di nasional ada aturan pemerintah yang diinisiasi wamen ART/BPN untuk mencari jalan itu. Karena di Kukar selama ini kita lakukan dengan cara pemanfaatan lahan bersama, ada yang jalan dan ada juga yang tidak jalan. Tapi sebagian besar jalan,” ucapnya.

Dia berharap, melalui penyusunan tata ruang ini dan juga dalam rangka revisi tata ruang Kabupaten Kukar, ada sinergitas tata ruang di kabupaten dan IKN.

“Data teknis kita nanti yang dari revisi tata ruang kita yang terutama nanti kecamatan yang beririsan langsung dengan IKN bisa kita interkoneksikan ke tata ruang nasional,” kata Edi Damansyah. (*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved