Sempat Trending, Gugatan terhadap UU Penyiaran Ancam Kebebasan Live di Medsos, Ini Bantahan RCTI

Minggu, 30 Agustus 2020 05:06

Sempat Trending, Gugatan terhadap UU Penyiaran Ancam Kebebasan Live di Medsos, Ini Bantahan RCTI

Freepik

Ilustrasi. Sempat jadi trending topic, gugatan terhadap UU Penyiaran ancam kebebasan Live di medsos, begini bantahan RCTI.

TRIBUNKALTIM.CO - Sempat jadi trending topic, gugatan terhadap UU Penyiaran ancam kebebasan Live di medsos, begini bantahan RCTI.

Dua stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, yakni RCTI dan iNews TV tengah jadi perbincangan publik terkait gugatan atas UU Penyiaran.

Gugatan atas UU Penyiaran tersebut dinilai mengancam kebebasan Live di media sosial ( medsos ), begini bantahan pihak RCTI.

RCTI dan iNews TV jadi perbincangan terkait dengan langkah hukum yang diambil dua lembaga penyiaran itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan gugatan uji materi UU Penyiaran terkait live di platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan aneka macam lainnya.

Di Twitter dalam dua hari terakhir, RCTI masuk deretan trending topic.

Warganet membagikan sejumlah komentar seputar gugatan yang diajukan RCTI dan iNews TV tersebut.

• Andai Gugatan RCTI Dikabulkan, Banyak Platform Media Sosial Ikut Terseret dan Ketidakpastian Hukum

• Jadwal Acara TV Kamis 27 Agustus 2020, Trans 7 Ada Jejak Anak Negeri, Tukang Ojek Pengkolan di RCTI

• UPDATE Live Streaming RCTI Arsenal vs Chelsea Final Piala FA, Aubameyang Bawa The Gunners Unggul 2-1

Dalam gugatannya RCTI dan iNews meminta agar layanan Over the Top (OTT) seperti Netflix hingga YouTube turut diatur dalam UU Penyiaran.

Salah satu alasannya karena adanya perbedaan perlakuan antara layanan OTT dengan penyelenggara penyiaran konvensional, termasuk dalam hal syarat aktivitas penyiaran.

RCTI dan iNews mencontohkan adanya perbedaan antara TV konvensional dengan layanan OTT, salah satunya terkait kewajiban tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).

Apabila tidak mematuhi P3SPS, TV konvensional dapat dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara pada layanan OTT tidak ada kewajiban memenuhi P3SPS sehingga luput dari pengawasan KPI.

Perbedaan lainnya yakni layanan OTT tidak wajib mengikuti rule of the game dalam UU Penyiaran seperti (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Padahal menurut pihak RCTI dan iNews, layanan OTT seharusnya masuk kategori 'siaran' apabila merujuk Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4