Rekomendasi Parpol Dianggap Mahal Faida Pilih Jalur Perseorangan Pilkada Jember, Beber Gaji Bupati

TRIBUNKALTIM.CO - Bagi pasangan calon yang melamar parpol sebagai perahu yang mengantarkannya ke Pilkada, harus menunggu rekomendasi dari DPP parpol.

Untuk mendapat rekomendasi itu, butuh biaya yang tak sedikit. Shingga sejumlah bakal calon memilih jalur perseorangan. Termasuk Bupati Jember Faida.

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida kembali mencalonkan diri untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020. Hanya saja dalam pencalonannya kali ini, Faida memilih untuk maju dari jalur perseorangan bersama pengusaha muda Dwi Oktavianto Nugroho.

Alasannya, karena biaya yang dikeluarkan untuk mendapat rekomendasi dari partai politik dianggap cukup besar. Bahkan, nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Dengan biaya sebesar itu, menurutnya dianggap sulit bagi kepala daerah terpilih untuk tetap bisa amanah dalam mengemban tugasnya.

Baca juga; BREAKING NEWS Seorang Pria di Kota Balikpapan Tewas Dilindas Mobil Truk di Jl MT Haryono

Baca juga; Calon Penerima BLT Rp 600 Ribu Segera Konfirmasi SMS dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Cara Cek Status

"Kalau dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati semua orang tau, rata-rata Rp 6 juta, kalau ada insentif dan lain-lainnya," kata Faida saat menjadi pembicara di acara webinar yang digelar Cakra Wikara Indonesia, Selasa (25/8/2020).

"Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan,” tambah Faida.

Menurut Faida, pernyataan yang disampaikannya itu bukan isapan jempol belaka. Melainkan berangkat dari pengalaman pribadi saat maju dalam Pilkada sebelumnya.

“Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi,” jelas Faida saat dikonfirmasi usai pendaftaran calon kepala daerah di KPU Jember, Minggu (6/9/2020).

Bantahan Partai Politik

Pernyataan yang disampaikan Faida tersebut mendapat bantahan dari sejumlah partai politik. Pasalnya, dalam Pilkada sebelumnya Faida bersama Abdul Muqit Arief diusung oleh sejumlah partai politik.

Di antaranya PDI-P, Nasdem, dan Hanura. Tabroni, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan yang mengusung Faida-Muqiet pada Pilkada 2015 menyebut pernyataan itu tidak benar dan merupakan pembohongan publik.

Sebab, saat itu tidak ada sama sekali mahar yang dikeluarkan kepada partai.

Bahkan, yang terjadi justru partai yang mengeluarkan dana untuk membantunya dalam berkampanye. “Dalam proses tersebut tidak ada uang satu rupiah pun yang dikeluarkan Faida agar rekomendasi turun pada dia,” tegas Tabroni.

“Tunjukkan pada kami, kepada siapa dia mengeluarkan uang,” tegas dia. Senada juga disampaikan Ketua DPD Nasdem Jember Marzuki.

Menurutnya pernyataan Faida tersebut tidak benar. Sebab, saat itu tidak ada mahar sama sekali yang dikeluarkan kepada partai pengusung.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Pilkada Itu Mencari Rekomendasi Partai Perlu Uang Puluhan Miliar, Sementara Gaji Bupati Rata-rata Rp 6 Juta"