KPU Kaltim Sebut Pelaksanaan Pilkada Bisa Dibatalkan, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - KPU Samarinda menggelar rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Hotel Aston, Selasa (8/9/2020).

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rudiansyah mengingatkan kepada komisioner KPU dan Bawaslu untuk terus memperketat penerapan protokol kesehatan covid-19.

Sebab ia melihat beberapa kejadian di luar Kaltim, pelaksana Pilkada masih belum mentaati standar protokol kesehatan.

Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Kukar, 4 Bakal Calon Pilkada Bontang Negatif Covid-19

Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Kukar, 4 Bakal Calon Pilkada Bontang Negatif Covid-19

"Di luar Kaltim ribuan simpatisan membludak dan mengkhawatirkan seluruh pihak. Yang menjadi bukan orang berkerumun tapi masyarakat umum. Saya menyampaikan ini untuk mengajak rekan-rekan KPU, Bawaslu Samarinda sebagai satu kesatuan instrumen mampu menjadi garda terdepan untuk memperlihatkan ke masyarakat aktifitas kita dapat menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari APD, dan jaga jarak," ucap Rudiansyah.

Jika tidak ditaati secara maksimal maka pemerintah, DPR ataupun KPU RI akan melakukan evaluasi. Jika hasil evaluasi tiap daerah terjadi peningkatan kasus covid-19 selama pelaksanaan Pilkada berpotensi dibatalkan.

"Jangan sampai Samarinda masuk daerah yang tidak disiplin. Supaya dana rakyat yang besar untuk merayakan pemilu bisa berjalan dengan baik," katanya.

Itu itu, ia meminta seluruh instrumen yang mengikuti pilkada harus mampu menangani pandemi covid-19 ini.

"Karena kita harus menampakkan publik karena kita mampu management massa. Jangan merasa aman karena belum mendapatkan sesuatu yang aman. Itu sikap yang tidak benar," seru Rudiansyah. (*)

Baca Juga: Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, Wabup Chairil Imbau Masyarakat Kukar Jaga Stabilitas Keamanan

Baca Juga: Pilkada Solo, Duet Penjahit-Ketua RW vs Anak Presiden-Eks Ketua DPRD, Modal Gerakan Tikus Pithi