Pemerintah Pusat Sampaikan Sikap Resmi soal PSBB DKI Jakarta, Minggu 13 September Pukul 13.00 WIB

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).

Namun kebijakan tersebut tidak sejalan bahkan mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat.

Refly Harun menilai bahwa kebijakan Anies BAswedan yang saat ini tengah dipersoalkan oleh para menteri, hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.

Yakni berkaitan dengan memburuknya perekonomian dan hingga terancam mengalami resesi.

• Komentari Video Pernikahan Nella Kharisma dan Dory Harsa, Via Vallen Disorot, Timbulkan Pertanyaan

• TERKUAK SISA KUOTA PRA KERJA! www.prakerja.go.id login, Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja Gelombang 8

Menurut Refly Harun, persoalan ekonomi negeri ini sudah terjadi dan tidak ada hubungan dengan pengumuman dari kebijakan Anies.

Bahkan dikatakannya, sudah bermasalah sebelum covid-19 masuk ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Jumat (11/9/2020).

Refly Harun lantas mengatakan bahwa yang salah sejak awal dalam penanganan covid-19 adalah berasal dari pemerintah pusat.

Kebijakan dari pemerintah pusat seakan-akan hanya mengedepankan persoalan ekonomi dibandingkan masalah kesehatan yang harusnya jauh lebih penting.

"Ini adalah soal policy mendasar negeri ini, sejak awal sebenarnya ada kritik yang besar bahwa pemerintah sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam menangani covid-19, lebih mendahulukan insentif bidang perekonomian," ujar Refly Harun.

"Lebih mendahulukan bagaimana melakukan pemulihan ekonomi yang sudah terpuruk sebelum covid-19 sesungguhnya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Refly Harun tidak segan mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi covid-19 ini untuk menutupi kondisi perekonomian Indonesia.

"Jadi covid-19 itu menjadi semacam dalih untuk kataknlah menghindari gugatan bahwa perekenomian sudah nyungsep duluan sebelum adanya covid-19," kata Refly Harun.

"Sekarang pengumuman pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi," imbuhnya.