Breaking News

Virus Corona

Airlangga Hartarto Beber Kebijakan Ganjil Genap Sumbang Peningkatan Kasus Virus Corona Jakarta

Airlangga Hartarto beber kebijakan ganjil genap sumbang kasus Virus Corona di Jakarta

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNNEWS/YANUAR RIEZQI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Airlangga bela Perpres Jokowi tentang iuran BPJS Kesehatan naik, sebelumnya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah dibatalkan MA, kok naik lagi? 

TRIBUNKALTIM.CO - Airlangga Hartarto beber kebijakan ganjil genap sumbang kasus Virus Corona di Jakarta.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti lonjakan kasus Virus Corona di Jakarta.

Salah satunya dipicu kebijakan ganjil genap yang kembali diaktifkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diketahui, Anies Baswedan baru saja menegaskan mulai 14 September besok, Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara total.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kasus covid-19 di angkutan umum wilayah Jakarta mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari diberlakukannya kembali ganjil genap yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi..

Viral Acara Pembuahan Massal Bareng Bule Ganteng, Khusus Wanita Kaya yang Ingin Hamil Anak Blasteran

 Akhirnya, Airlangga Hartarto Bocorkan Pertemuan Gubernur DKI dan Jokowi, Minta Anies Tak Overdosis

 Singgung Komitmen Jokowi, Jusuf Kalla Bela Anies Baswedan Terapkan PSBB Jakarta, Ekonomi Cuma Akibat

 Doni Monardo Tak Ikut Pengumuman PSBB Jakarta oleh Anies Baswedan, Sinyal Pemerintah Pusat Menolak?

"Ada kenaikan kasus di angkutan umum. Kenapa di angkutan umum?

Karena ada kebijakan ganjil genap, karena ada pembatasan kendaraan pribadi," kata Airlangga Hartarto dalam tayangan Crosscheck From Home Medcom.id, Minggu (13/9/2020).

Airlangga Hartarto menyatakan, saat itu pemerintah pusat sudah meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk melakukan evaluasi kebijakan.

Evaluasi ini merupakan bagian dari micromanagement (manajemen mikro).

Yakni meneliti penyebab utama kenaikan covid-19 satu-persatu dan mengubah kebijakan yang dirasa meningkatkan jumlah kasus.

"Oleh karena itu, diminta saat itu dilakukan evaluasi.

Kan ada kebijakan baru membuka tempat-tempat hiburan.

Itu yang dimaksud mikro manajemen.

Satu-satu kita lihat penyebabnya apa, dan itu yang harus kita perhatikan," ujarnya.

Menurut Airlangga Hartarto, manajemen mikro sangat penting dilakukan.

Sehingga tak lagi mengambil langkah-langkah overdosis.

Sebab Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 persen penopang perekonomian RI, tapi pusat syaraf perekonomian.

Dengan begitu, kebijakan apapun yang diambil akan sangat menentukan pasar modal dan pasar uang.

Apalagi, tambahnya, tingkat kesembuhan DKI Jakarta lebih baik dibanding tingkat kesembuhan nasional.

Jakarta tercatat memiliki tingkat kesembuhan sebesar 75,2 persen dan nasional sekitar 71,4 persen.

 Besok Ditutup, Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 8 Langsung Berhasil, Ada Contoh Surat Pernyataan

Sedangkan fatality rate (tingkat kematian) nasional di atas 4 persen dan Jakarta sekitar 2,7 persen.

"Dengan demikian kita bisa tahu sumbernya atau sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah overdosis," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020).

Anies Baswedan menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020).

Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan

Mantan Wapres Jusuf Kalla yang kini menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) mendukung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai Senin 14 Agustus 2020.

JK mengatakan, jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit covid-19 terus mengalami penambahan atau lonjakan.

Untuk itu, kata JK, PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin massif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.

 Bukan PSBB, Mahfud MD Sorot Tata Kata Anies Baswedan, Para Ahli Konfirmasi Negara Rugi 297 Triliun

Pernyataan tersebut disampaikan JK usai melakukan launching penyerahan 3.900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik."

"Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi,” kata JK dalam rilis yang diterima Tribun.

Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK, hanya soal metodologi penanganan wabah.

JK berharap tidak perlu meperdebatkan hal di atas, mengingat Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu."

 Lengkap, Surat Menyentuh Buya Maarif ke Jokowi, Dokter Banyak Meninggal, Ada Pesan Khusus ke Terawan

"Jangan lupa Presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan,” ujarnya.

JK mengungkapkan, yang terpenting dalam menangani covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya, dalam hal ini virus covid-19, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi.

Menurut JK, apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.

“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi covid-19, yang berakibat turunnya ekonomi jadi sebabnya dulu yang diselesaikan."

 Ruhut Sitompul Desak Anies Baswedan Mundur, Refly Harun Tak Tinggal Diam, Soal WNI Dicekal 59 Negara

"Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang.

Dan ketika sebab utamanya hilang maka ekonomi akan lancar lagi.

Jadi sebabnya dulu yang diselesaikan,” ujar JK.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus covid-19 di Angkutan Umum Naik, Menko Airlangga Sebut Karena ganjil genap", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/09/13/163000126/kasus-covid-19-di-angkutan-umum-naik-menko-airlangga-sebut-karena-ganjil genap.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved