Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Apresiasi Dukungan dan Masukan DPRD Kubar Terkait Rancangan APBD Tahun 2021

Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Barat

HUMASKAB KUBAR
APRESIASI - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius S Pd MM mengatakan, Pemkab Kubar mengapresiasi dukungan dan masukan DPRD terhadap nota pengantar rancangan APBD 2021, Senin (21/9/2020). 

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sependapat dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan serta masukan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gabungan Hanura Nasdem Perindo (FG-HNP), Fraksi Demokrat dan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera  yang telah menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna IV masa sidang III tahun 2020, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ridwai SH yang dilaksanakan secara virtual, Senin (21/9/2020).

Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Barat tentang Nota Pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021.

Bupati Kubar FX Yapan SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ayonius S Pd MM, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan DPRD terhadap nota pengantar rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pada kesempatan tersebut Pemkab Kubar memberikan tanggapan terhadap Fraksi PDI P. Pemerintah sependapat, RAPBD TA 2021 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan secara elektronik melalui sistem informasi pemerintah daerah SIPD, sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa secara mutatis mutandis pemerintah daerah wajib melaksanakannya.

Selanjutnya, terhadap Fraksi Golkar  nota pengantar RAPBD TA 2021, bahwa penyusunan RAPBD TA 2021 tidak berdasar permendagri nomor 64 tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan APBD TA 2021. Dalam hal ini pada prinsipnya Pemkab Kubar  dalam penyusunan RAPBD tahun 2021 telah sesuai Permendagri nomor 64 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan APBD TA 2021.

Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi   Demokrat Nasdem Perinda bahwa rencana APBD TA 2021 memperhatikan skala prioritas, efektivitas , efisiensi serta manfaatnya bagi masyarakat. Dimana pembangunan dan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar, serta sosial ekonomi masyarakat merata pada seluruh kecamatan serta kampung. Demikian pula terkait dengan substansi RAPBD TA 2021, pemerintah mengharapkan adanya masukan, saran dan pembahasan lebih lanjut demi tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Begitu pula dengan Fraksi Hanura, pemerintah sepakat bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur, serta pembangunan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat merata, namun proporsional dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Terakhir pemerintah juga sependapat dengan Fraksi Amanat Gerakan Sejahtera bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, maka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus terpenuhi. Salah satunya adalah percepatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terdekat melalui puskesmas. Sehubungan dengan usulan pembangunan Puskesmas Melak, akan dikoordinasikan terlebih dulu melalui Dinas Kesehatan.(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved