Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Giat Bangun dari Kampung, Pemerataan Infrastruktur Dasar jadi Target Prioritas

Dengan Dana Desa (DD) setiap kampung bisa merumuskan pembangunan prioritas di kampungnya.

HUMASKAB KUBAR
PEMBANGUNAN KAMPUNG - Bupati FX Yapan saat peresmian Padat Karya Tunai Desa (PKTD) enam kampung di Kecamatan Penyinggahan dan di Kampung Tepian Ulaq Kecamatan Muara Pahu, baru-baru ini. Turut hadir Wakil Bupati, anggota DPRD, Asisten I, Asisten III, Kepala PD, Camat, Koramil dan Kapolsek. 

SENDAWAR -Dengan Dana Desa (DD) setiap kampung bisa merumuskan pembangunan prioritas di kampungnya. Petinggi sebagai perpanjangan tangan bupati, maka sepuluh persen tugas bupati di tingkat kampung harus selesai.

Hal tersebut disampaikan Bupati FX Yapan SH saat peresmian Padat Karya Tunai Desa (PKTD) enam kampung di Kecamatan Penyinggahan dan di Kampung Tepian Ulaq Kecamatan Muara Pahu, baru-baru ini. Turut hadir Wakil Bupati, anggota DPRD, Asisten I, Asisten III, Kepala PD, Camat, Koramil dan Kapolsek.

Lebih lanjut Bupati menegaskan, infrastruktur dasar yakni jalan, listrik dan air merupakan kebutuhan yang menjadi target prioritas yang harus diselesaikan oleh pemkab. Hal tersebut sudah dimulai dan terus dilakukan secara bertahap sejak 2016 sampai 2021.

Arah kebijakan pembangunan Indonesia, jelas Bupati, yakni membangun dari pinggiran dan membangun dari desa sebagai upaya pemerataan dan mengejar ketertinggalan pembangunan desa. Dengan desa yang terbangun dan maju diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, para Petinggi dan Kepala Adat harus bersinergi dan memiliki komunikasi yang baik sebagai kunci suksesnya pembangunan. Selain itu, petinggi harus memiliki data yang akurat, sebagai dasar untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas utama di kampung tersebut.

Menurut Bupati, tidak mungkin semua pembangunan di kampung-kampung bisa dijangkau langsung oleh pemkab. “Untuk itu, Pemkab Kubar dimasa kepemimpinan saya menaikan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang semula Rp 150 juta menjadi rata-rata paling kecil Rp 826.013.400 dan tertinggi Rp 1.136.786.000 setiap kampung, ditambah lagi Dana Desa. Dana tersebut tentu untuk percepatan pembangunan, dan dikelola secara transparan dengan masyarakat,” tegas Bupati.(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved