Breaking News:

DJP Kaltimtara Tindak Tegas Oknum Tidak Bayar Pajak yang Rugikan Negara Hingga Rp 2,9 Miliar

Penindakan pada oknum wajib pajak dilakukan Kanwil DJP Kaltimtara. Upaya hukum ditempuh setelah serangkaian pemeriksaan hingga tindakan persuasif

Penulis: Mohammad Fairoussaniy
Editor: Mathias Masan Ola
(TRIBUNKALTIM.CO/ NEVRIANTO HARDI PRASETYO)
Konferensi Pers yang digelar DJP Kaltimtara, di Kantor KPP Samarinda Ilir/Ulu Jalan MT Haryono, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (29/9/2020) siang. Kanan ke kiri : Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir/Ulu Emri Mora Singarimbun, Kakanwil DJP Kaltimtara, Samon Jaya, dan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimtara Sihaboedin Effendy. (TRIBUNKALTIM.CO/ NEVRIANTO HARDI PRASETYO) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penindakan pada oknum wajib pajak dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Kaltimtara. Upaya hukum ditempuh setelah serangkaian pemeriksaan hingga tindakan persuasif pada oknum tersebut.

Tersangka sendiri berinisial MIF selaku direktur CV. BIS yang bergerak di bidang transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), perlakuan tindak pidana perpajakan ini sudah selesai dilakukan penyelidikan hingga penyidikan yang akhirnya mengarah ke tindak pidana.

"Tersangka ( MIF) melalui perusahaan tersebut (CV. BIS) melakukan tindak pidana bidang perpajakan berupa menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT PPN) tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya," ungkap Kepala Kanwil DJP Kaltimtara, Samon Jaya pada konferensi pers yang di gelar di Kantor Pelayan Pajak Pratama atau KPPP Samarinda Ilir/Ulu, Jalan MT Haryono, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (29/9/2020) siang.

Penyelidikan sendiri berawal dari dugaan tindak pidana yang telah dilakukan dalam kurun waktu Januari 2012 hingga Desember 2015 silam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS) DJP Kaltimtara melakukan penyelidikan yang akhirnya mendapat dua alat bukti untuk dilimpahkan berkasnya ke pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Penyidikan dilanjutkan oleh pihak Kejati Kaltim hingga akhirnya berkas dirasa lengkap (P21).

Baca juga; Usai Tes Swab Ayu Ting Ting Menghilang dari Layar Kaca, Ivan Gunawan Keceplosan Ungkap Fakta

Baca juga; Warga Sangatta Selatan Kutai Timur Nekat Simpan Sabu di Dalam Masker, Begini Nasibnya

"Bukti permulaan ( Buper) yang didapat PPNS sudah lengkap dan kami lakukan penuntutan ke Kejati Kaltim lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Samarinda untuk dilakukan persidangan," sebutnya.

Kasus perpajakan ini pun, lanjut Samon, tersangka yang sudah diserahkan ke pihak Kejati Kaltim dan Kejari Samarinda ini telah merugikan negara senilai Rp 2,9 Miliar karena tidak menyetorkan wajib pajak.

"Petugas berhasil menemukan pelanggaran yang dilakukan tersangka MIF pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP," Jelas Samon 

Sekadar diketahui, Akibat perbuatan tersangka MIF menimbulkan kerugian negara dari sektor perpajakan selama kurun waktu empat tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.922.412.500,00. 

(Tribun/Kaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved