Serapan Anggaran Pilkada Balikpapan Capai Rp 25 M, Porsi Terbesar buat Bayar Honor Adhoc

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Serapan anggaran Pilkada Balikpapan sudah mencapai Rp 25 miliar atau sekitar 65 persen dari total anggaran Rp 53 miliar yang dialokasikan dari dana hibah Pemerintah Kota Balikpapan.

Serapan anggaran terbesar digunakan untuk membayar honor adhoc KPU yang berkisar Rp 13-14 miliar.

Selain honor adhoc, anggaran tersebut juga terserap untuk membayar honor PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Sekretaris KPU Balikpapan, Syabrani mengatakan, anggaran Pilkada ini sebagai honor untuk petugas PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

"Kalau KPPS saja Rp 10 miliar lebih. Hampir Rp 11 miliar," ungkap Syabrani.

Honor KPPS ini diberikan berdasarkan hitungan satu bulan kerja. Kisarannya mulai Rp 650 ribu hingga Rp 900 ribu.

Pemberian honor ini disesuaikan dengan tingkat jabatannya, mulai dari anggota, sekretaris, dan ketua.

Sementara honor PPK menghabiskan Rp 700 juta, PPS Rp 1,7 miliar. Dan sekretariat yang jumlahnya mencapai 252 orang.

"Besaran honor petugas PPK dan PPS ini mulai Rp 1 juta hingga Rp 2,2 juta," tuturnya.

Sementara jumlah PPDP diketahui sebanyak 1.500 orang, sedangkan KPPS sebanyak 13.500 orang termasuk linmas.

"Jadi jumlah anggaran honor KPPS yang mencapai Rp 10 miliar juga termasuk honor petugas linmas," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, honor bagi PPK dan PPS diberikan per bulan, sementara PPDB dan KPPS diberikan dengan hitungan satu bulan kerja atau satu kali.

Sebelumnya, ia mengemukakan serapan anggaran Pilkada 2020 telah mencapai 65 persen dari Rp 53 miliar atau sekira Rp 25 miliar.

Untuk anggaran covid-19, baru-baru ini KPU Balikpapan juga menerima anggaran dari APBN sebesar Rp 12 miliar.

"Sebelumnya ada Rp 1,7 miliar, klir. Ini untuk kegiatan hingga Juli. Untuk pelantikan, PPS sampai PPDP," ucapnya.