Kepala Kesbangpol Kukar Sebut Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pengambil Keputusan Masih Minim

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Peran perempuan dalam dalam pengambilan keputusan di tataran lembaga publik dirasa cukup penting untuk mewakili aspirasi dari kaum perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti kepada awak media.

“Coba kita lihat keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga publik atau pengambilan keputusan itu relatif masih rendah,” ujarnya.

Padahal, ucap Rinda Desianti, persentase jumlah laki-laki dan perempuan diperkirakannya hampir sama. Namun, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan saat ini masih dinilainya cukup rendah.

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif atau pemerintahan dan yudikatif di Kukar, walaupun di lembaga legislatif di Kukar keterwakilan perempuan mulai mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya 3 perwakilan perempuan saja, tetapi pada periode saat ini di legislatif sudah memiliki 7 perwakilan perempuan di parlemen.

Baca juga: Kabar Gembira untuk Jutaan Guru Honor, Ada BLT dari Pemerintah, Menaker Berikan Sisa BSU ke Menkeu

Baca juga: CITRA Positif Mata Najwa Bisa Rusak, Aksi Najwa Shihab Wawancarai Kursi Kosong Terawan Disesalkan

“Di Kukar, dari 193 kades, hanya ada 4 kades perempuan yakni di Kecamatan Marangkayu ada 2 desa, di Loa Kulu ada 1 desa dan di Tabang juga ada 1 desa yang kadesnya perempuan,” tuturnya.

Sama halnya dengan lurah yang ada di Kukar, kata Rinda Desianti, dari 44 lurah yang ada hanya segelintir saja yang lurahnya dari kalangan perempuan seperti di Kecamatan Tenggarong hanya satu lurahnya perempuan, Kecamatan Sangasanga juga terdapat satu lurah perempuan dan Kecamatan Muara Jawa juga hanya terdapat satu lurah perempuan.

Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya sosialisasi terkait pentingnya peran keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga publik pengambil kebijakan.

“Jadi harapan saya perempuan di Kukar bisa lebih aktif lagi terlibat dalam proses kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan,” ucapnya. (TribunKaltim.co/Aris Joni)