Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Badan Anggaran dan TPAD Bahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021

Dalam rapat tersebut, pointer pembahasan antara DPRD Kaltim dengan TAPD Pemprov Kaltim yakni terkait penyesuaian

HUMAS DPRD KALTIM
SERIUS - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daearh (TAPD) Pemprov Kaltim saat melakukan rapat bersama membahas Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021, Selasa (6/10) lalu 

SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daearh (TAPD) Pemprov Kaltim, Selasa (6/10) lalu melakukan rapat pembahasan anggaran APBD 2021.

  1. Dalam rapat tersebut, pointer pembahasan antara DPRD Kaltim dengan TAPD Pemprov Kaltim yakni terkait penyesuaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021.

Sebagaimana Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021 yang telah disampaikan ke DPRD Katim, APBD Kaltim diperkirakan mencapai Rp 9,072 Trilun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,892 Triliun, pendapatan transfer Rp 4,167 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 12,727 Miliar.

Dengan terbitnya lampiran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian pada rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021. Semula APBD Kaltim diperkirakan mencapai Rp 9,072, akhirnya hanya menjadi Rp 8,207 Triliun. Terjadi pengurangan sebesar Rp 864 Miliar.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK berharap, APBD Kaltim 2021 harus memprioritaskan program yang benar-benar urgent dalam rangka penyelarasan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan semangat dasar yang dapat mendorong ke arah kemajuan Kaltim.

Dirinya mendorong, agar APBD Kaltim 2021 fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Ini dilatarbelakangi adanya pandemi Covid-19, di mana prioritas anggaran dialokasikan untuk kesehatan, dampak ekonomi dan sosial,” kata Makmur.

Selain mendorong prioritas anggaran pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, diriny juga meminta agar Pemprov Kaltim memberikan penjelasan kepada DPRD Kaltim tentang penerapan Sistem Integrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai Permendagri 70 Tahun 2019.

“Jangan sampai ada mis komunikasi nantinya. Kita berharap ada singkronisasi dan koordinasi yang intens antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga, pembangunan di Kaltim ini sejalan dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv/hms6)

Tags
KUA-PPAS
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved