Rapat Paripurna ke-38, Gubernur Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-38 pada Rabu, (24/9/2025) di Gedung Utama DPRD Kaltim, dengan agenda mendengarkan tanggapan Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis.

Turut hadir Asisten II Pemprov Kaltim Ujang Rahmad yang mewakili Gubernur, Jajaran Forkopimda Kaltim, sejumlah Anggota DPRD Kaltim, serta para Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka pada Paripurna ke-37 sehari sebelumnya.

Pandangan tersebut mencakup evaluasi terhadap kinerja anggaran, prioritas pembangunan, serta isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Sengketa Lahan 8.000 Hektare Masih Buntu, DPRD Kaltim Desak Musyawarah PT MSJ dan KT Mekar Indah

“Harapan kita semua, Pemprov Kaltim dapat memberikan jawaban yang substansial dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Ujang Rahmad menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD dan menegaskan komitmen Pemprov untuk menjalankan APBD secara efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Ia juga menyoroti fokus pemerintah pada peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Secara khusus, Pemprov Kaltim merespons isu-isu yang menjadi perhatian fraksi DPRD, seperti peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan dan air bersih, serta penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan DPRD dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pengisian UPT Keladen, Warga Lokal Jadi Prioritas Transmigrasi Paser

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja bersama DPRD guna mencapai target pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi merata,” tegas Ujang.

Menutup rapat, Hasanuddin Masud menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut terhadap perubahan APBD 2025 akan dilakukan secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar laporan kerja yang akan disampaikan pada Paripurna berikutnya. (*)