Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Bahas Finalisasi Raperda RTR KSP KIO Maloy, Dewan Sepakat Laksanakan Percepatan

Plt. Kadis PUPR Kaltim Ahmad Muzakkir mengatakan, berkaitan dengan RTR KSP Maloy ini, sudah cukup lama dalam proses

HUMAS DPRD KALTIM
BAHAS RAPERDA - Pansus DPRD Kaltim bersama Dinas PUPR Kaltim dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim menggelar Rapat Finalisasi Raperda Kawasan Industri Oleochemical Maloy terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical (RTR KSP KIO) Maloy di ruang Magnolia Hotel Astara Balikpapan, Kamis (15/10/2020). 

BALIKPAPAN- Pansus DPRD Provinsi Kaltim bersama dengan Dinas PUPR Provinsi Kaltim dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim menggelar Rapat Finalisasi Raperda Kawasan Industri Oleochemical Maloy terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical (RTR KSP KIO) Maloy di ruang Magnolia Hotel Astara Balikpapan, Kamis (15/10) lalu.

Plt. Kadis PUPR Kaltim Ahmad Muzakkir mengatakan, berkaitan dengan RTR KSP Maloy ini, sudah cukup lama dalam proses pembahasan baik secara subtansi program dan materi. Dan tidak terlepas dari persyaratan yang sudah ditetapkan dari peraturan yang ada, dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 37 tahun 2016 dan telah dilaksanakan pada tahun 2017 sampai 2018.

"Saat ini kita dalam proses mendapatkan persetujuan subtansi dari Kementerian ATR sebagimana yang diatur dalam Permen nomor 8 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa untuk mendapatkan persetujuan subtansi, ada beberapa dokumen syarat yang menjadi dasar utama," ungkap Ahmad Muzakkir.

Ia menyampaikan, selagi RUU Cipta Kerja berproses, yang didalam drafnya ada beberapa hal yang merupakan lompatan dari proses yang ada, jadi ada persyaratan yang diatur bahwa raperda harus ditetapkan semasa berapa bulan, jika tidak maka pemerintah pusat bisa menerbitkan peraturan pemerintah. Inilah yang merupakan pertimbangan untuk melakukan percepatan.

"Secara garis besar, kami siap melakukan komunikasi dan koordinasi untuk penyempurnaan ini, dan harapan kami agar bisa melakukan percepatan sambil menunggu arahan dari kementrian seperti apa dengan adanya dinamika peraturan terbaru saat ini," katanya.

Selanjutnya Suparmi dari Biro Hukum Setdaprov. Kaltim menambahkan, karena RUU Cipta Kerja belum ditandatangani oleh Presiden maka dengan membaca pasal-pasal yang sementara beredar, kita menyiapkan diri apakah masih bisa diakomodir apabila tentang KSP dihapus oleh pusat.

"Kita jalankan saja prosedur ini dan kita tetap lakukan untuk permintaan rekomendasi dari Kementrian ATR, bila terkait undang-undang biar pusat yang menyatakan, karena sifatnya belum bisa jadi pedoman ketika secara resmi oleh pemerintah belum ditanda tangani," kata Suparmi.

Jahidin selaku Ketua Pansus KIO Maloy mengatakan, sambil menunggu keputusan pusat, bisa kita lakukan uji publik kemudian kita menunggu koreksi terakhir. Dari periode yang lalu, dari tujuh belas tahapan ada tiga yang belum dilaksanakan sehingga belum sempat disahkan dan berkas yang lama yang sudah dapat arahan dan koreksi dari ATR, namun tidak sempat dilaksanakan dikarenakan berakhirnya masa tugas Dewan.

"Sehingga berkas lama yang sudah dikoreksi dari sana, ada alasan kita untuk menyampaikan kepada ATR bahwa sudah ada petunjuk, jadi kita tinggal menindaklanjuti dan waktu menunggu ini kita manfaatkan untuk uji publik sekaligus sebagai alasan bahwa tahapan tidak begitu normal karena situasi politik seperti sekarang," ungkap Jahidin.(adv/hms8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved