Debat Publik Pilkada Kutim Hanya Diikuti Dua Paslon, Satu Pasangan Calon tak Hadir

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- KPU Kutai Timur menggelar debat publik dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Timur, Rabu (28/10/2020) tadi malam.

Dipandu moderator, Nitia Anisa, debat publik diikuti hanya dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yakni pasangan nomor urut 1, H Mahyunadi - H Lulu Kinsu dan paslon nomor urut 3, H Kasmidi Bulang - H Ardiansyah Sulaiman.

Sedangkan paslon nomor urut 2, sudah dikonfirmasi tidak hadir karena sakit.

Ketua KPU Kutai Timur Ulfa Jamiatul Farida mengatakan, debat publik antar pasangan calon adalah rangkaian dari tahapan kampanye yang difasilitasi KPU Kutai Timur.

"Pelaksanaan sudah melalui tahapan yang terencana dan sudah disepakati seluruh pasangan calon. Untuk paslon nomor 2, sudah terkonfirmasi tidak hadir. Mereka juga sudah menyampaikan dokumen yang harus dilampirkan," kata Ulfa Jamiatul Farida.

Di Sangatta, acara nonton bareng debat publik digelar di beberapa titik.

Satu di antaranya di kediaman pribadi Calon Wakil Bupati nomor urut 3, Kasmidi Bulang.

Di awal, masing-masing Paslon diminta mengungkapkan visi dan misi.

"Pelabuhan segera diselesaikan. Bangun rumah sakit pratama di beberapa kecamatan di Kutim, perbaikan gedung Puskesmas, peningkatan gaji dan insentif TK2D, guru tak hanya jadi pahlawan tanpa tanda jasa, tapi menjadi pahlawan yang berjasa. Itulah misi kami," kata Mahyunadi.

Sementara, Ardiansyah mengatakan visi pasangan Ardiansyah Sulaiman - Kasmidi Bulang adalah menata Kutim sejahtera untuk semua.

Menata semua sumber daya agar dinikmati semua masyarakat.

"Menata untuk Semua, adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat," kata Ardiansyah.

Memasuki sesi pertanyaan, paslon Mahyunadi - Lulu Kinsu mendapat pertanyaan, terdapat lebih 7.000 orang tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dengan gaji di bawah UMK sehingga sulit untuk sejahtera.

"Saya pernah jadi Ketua DPRD, tahu banyak TK2D yang hanya absen dan terima gaji. Sehingga kita harus bisa menekan jumlah TK2D dengan evaluasi, sehingga bisa dilakukan kenaikan gaji," kata Mahyunadi.

Ikut menanggapi pertanyaan tersebut, Ardiansyah Sulaiman mengatakan setiap daerah memiliki tenaga kerja kontrak.

Kutim memiliki TK2D untuk membantu kelancaran kerja pemerintahan.

"Kalau diberi kesempatan, kami juga akan melakukan hal yang sama. Sambil menunggu program PPPK dari pemerintah pusat untuk penggajian yang sama seperti PNS," tuturnya.

"Juli 2020, terjadi tangkapan KPK di Kutim. Program apa yang anda siapkan untuk mendorong program aksi tersebut di Kutim," tanya moderator.

"Kita perlu kembalikan tata kelola sesuai indikator yang ada. Ada transparansi, bagaimana semua program bisa terlihat oleh semua pihak. Akuntabilitas, pertanggungjawaban pemerintah. Sehingga good governance dan clean governance bisa terwujud," kata Ardiansyah.

Baca juga: TERJAWAB SUDAH Kapan BLT BPJS Gelombang 2 Cair, Cek Nama Penerima BLT di www.kemnaker.go.id

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Maulid Nabi 2020, Tinggal Copy dan Dikirm via Facebook, WhatsAp dan IG

Pertanyaan berikutnya, sampah masalah klasik.

Apa solusi kreatif untuk penanggulangan masalah sampah?

Pertanyaan ini, langsung ditanggapi Kasmidi Bulang bahwa Pemkab Kutim bekerja sama dengan stakeholder untuk menyediakan alat pengolahan sampah produk dalam negeri.

Yang langsung mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, selain memperbayak armada pengangkutan sampah di masyarakat.

Sementara, menurut H Lulu Kinsu penanganan sampah bagaimana cara mengedukasi masyarakat, untuk hidup bersih di lingkungan masing-masing.

Permasalahan HIV/AIDS juga jadi bahan pertanyaan.

Banyaknya pekerja pendatang, dan memberi dampak, salah satunya peningkatan penyakit HIV/AIDS yang sudah mencapai 300 lebih kasus.

Baca juga: Terbaru, Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 di prakerja.go.id, Warning Bagi Gelombang 10

Baca juga: Hari ini Diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Hikmah dan Keutamaan, Dilengkapi Bacaan Sholawat

Solusi bila terpilih jadi Kepala Daerah Kutai Timur?

Menanggapi hal itu, H Lulu Kinsu mengatakan, solusinya adalah menempatkan posisi lokasi prostitusi sejauh mungkin dari lingkungan masyarakat.

Agar lebih mudah memantau siapa yang jadi pelanggan.

Memberikan ruang yang jauh dari pemukiman.

Sementara Kasmidi Bulang mengatakan HIV/AIDS adalah masalah bersama yang harus diberantas bersama.

"HIV/AIDS jangan dijauhi, belum tentu dia yang berbuat. Karena tak sedikit yang terinfeksi, terpapar dari persoalan lain. Terpenting ada edukasi bagi masyarakat untuk pencegahan," kata Kasmidi Bulang.

(TribunKaltim.co/Margaret Sarita)