Disdik Kaltim Belum Susun Anggaran Pendidikan 2021, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Pendidikan Kaltim masih menunggu Badan Anggaran (Banggar) dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021.

Jika anggaran telah disahkan maka Disdik Kaltim segera merancang anggaran pendidikan untuk tahun depan.

Kepala Disdik Kaltim Anwar Sanusi, Jumat (30/10/2020) mengatakan, saat ini masih menunggu kebijakan badan anggaran (Banggar) dalam mengesahkan anggaran tahun mendatang.

Seandainya sudah ada angka tetap, barulah segera disusun penganggarannya.

Baca Juga: Pengamat Pendidikan Balikpapan Nilai Siswa Lebih Santai Saat Ujian Tengah Semester

Baca Juga: Gelar Workshop Pendidikan Pasca Pandemi di Balikpapan, Hetifah Beri Bocoran Stimulus Pendidikan 2021

Baca Juga: NEWS VIDEO Rahmad-Thohari Beri Program  BPJS Kesehatan dan Pendidikan Gratis

Sesuai aturan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional anggaran minimal untuk sektor pendidikan sekitar 20 persen dari total APBD daerah.

Namun ia berharap jika anggaran di sektor pendidikan ditambah lebih dari 20 persen.

"Saya dengar, provinsi ada sekitar Rp 8 sekian triliun. Kalau begitu misalnya 20 persen, paling tidak ya sama dengan tahun lalu lah. Tapi kami juga memahami sekarang dalam masa kesulitan dan anggarannya juga jatuh," kata Anwar Sanusi.

Anggaran tersebut rencananya dipakai untuk berbagai keperluan pendukung.

Salah satunya digunakan untuk membangun tujuh bangunan SMA sederajat yang belum memiliki gedung sekolah.

Jika anggaran tidak tercukupi, pihaknya mencoba untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat.

"Tahun ini juga kita dapat. Berapa nominalnya belum tahu. Kalau tahun kemarin kan sebesar Rp 163 miliar. Jadi kita berusaha juga ke pusat. Terpenting, kita punya jaringan untuk mendapatkan itu," pungkas Anwar.

Sebelumnya Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, Kamis (29/10/2020) mengatakan anggaran sektor pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran yang ada.

Hal tersebut tertuang di UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Namun hingga saat ini penggodokan anggaran di sektor pendidikan masih dibahas sebelum pengesahan KUA-PPAS mendatang.

"Namun yang pasti, kita akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita mengalami penurunan," ujar Salehuddin.

Dengan anggaran tersebut terdapat beberapa target yang harus dipenuhi di tahun mendatang.

Salah satunya pembangunan tujuh sekolah tingkat SMA di beberapa daerah Kota ataupun Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Namun Salehuddin berharap bahwa hak dan kewajiban untuk bidang pendidikan di Kaltim tetap tidak dikurangi.

Bahkan menurutnya, jika perlu seharusnya anggaran pendidikan bisa ditambah. Selain itu beberapa permasalahan di sektor pendidikan tidak hanya gedung saja.

Untuk penyediaan barang pun juga menjadi perhatian. Apalagi di tengah pandemi Yang mewajibkan para guru dan murid belajar online perlu diperhatikan.

Baca Juga: 4 Personel Polda Kaltim Lulus Seleksi Dikbangti Tingkat Pusat, Ikut Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Baca Juga: APBD Kaltim 2021 Diprediksi Hampir Rp 9 Triliun, Anggaran Sektor Pendidikan Masih Digodok

Baca Juga: PPK Tenggarong Adakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke Warga Binaan Lapas Perempuan Samarinda

Namun untuk itu semua, pihaknya masih menunggu rancangan dari Bappeda maupun Dinas Pendidikan Kaltim terkait rancangan anggaran pendidikan tahun mendatang.

"Persentasenya kan minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya," kata Pria yang selalu mengenakan kopiah tersebut.

(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)