SAMARINDA - Persoalan lingkungan selalu menjadi tantangan hampir diseluruh daerah terutama daerah yang tergolong maju dan berkembang, adalah banjir yang selalu menjadi momok dan seakan sulit untuk diatasi. Padahal, segudang persoalan ikut mengiringi terjadinya banjir hingga mampu melumpuhkan aktifitas perekonomian.

Seperti diketahui ada beberapa hal yang penyebab terjadinya banjir diantaranya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat umum, tidak adanya sistem perencanaan dan pemeliharaan drainase kota yang baik, dan tidak adanya konsistensi pihak berwenang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).

Selain itu tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air, terjadinya penurunan muka tanah, dan curah hujan yang sangat tinggi.

Melihat berbagai dampak yang terjadi yang diakibatkan oleh persoalan banjir, maka penting bagi pemerintah untuk menjadi program pengentasan dan pengendalian banjir menjadi prioritas pembangunan.

Seperti yang dikeluhkan warga RT 65 Kelurahan Gunung Sari Ilir, RT 50 Kelurahan Manggar dan RT 49 Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan yang meminta adanya perbaikan drainase sehingga benar-benar mampu menjadi pengendali banjir.

“Di RT 65 Gunung Sari Ilir dan RT 49 Sumber Rejo masyarakat meminta dibuatkan drainase karena ketika hujan air meluap dan membanjiri kepemukiman warga. Kondisi itu terjadi setiap hujan lebat tiba. Warga Kelurahan Manggar selalu di landa banjir dikarenakan drainase tidak berfungsi maksimal,” beber Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane ketika menjelaskan hasil reses di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur, belum lama ini.

Menurutnya, persoalan banjir di sejumlah wilayah di Balikpapan sudah seringkali dikeluhkan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Ia menjelaskan, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan pengendalian banjir diantaranya melalui konsistensi pembangunan berwawasan lingkungan, pola hidup masyarakat, pembuatan kawasan resapan, pencegahan penurunan tanah dengan cara injeksi air tanah dalam.

Tidak hanya itu, masyarakat di dua kecamatan tersebut juga meminta perbaikan infrastruktur dan air bersih seperti rumah ibadah, perbaikan jalan, PDAM, penambahan ruang sekolah dasar dan penambahan sekolah baru.

“Mengeluhkan distribusi air PDAM di lingkungan RT 65 yang mengalir cuma di malam hari, warga harus bergadang untuk mendapatkan air. Di RT 50 belum ada pipa induk PDAM sehingga warga hanya mengandalkan sumur Bor. Demikian juga terjadi di RT 49 dan RT 40,” jelasnya.

“Penambahan SLTA dan SMK untuk daerah Balikpapan, ruang kelas baru untuk SDN 005, dan warga mengeluhkan penerimaan siswa baru yang banyak masalah karena keterbatasan sekolah hingga dan perbaikan rumah ibadah di sejumlah RT,” tambahnya.(adv/hms4)