Target RPJMD Tidak Tercapai, Ketua DPRD Sebut Walikota Balikpapan Kurang Inovasi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Beberapa program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD  Balikpapan 2016 - 2021 tak mencapai target.

Bahkan ada yang tidak dapat dijalankan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Abdulloh mencermati salah satu penyebab tidak tercapainya target RPJMD imbas pandemi Covid-19.

"Terjadi penurunan Dana Bagi Hasil atau DBH dari pusat dan provinsi ke Balikpapan. Sehingga program dan target yang sudah dicanangkan pun tidak dapat dijalankan," kata Abdulloh.

Bahkan ia menyebut Pemkot Balikpapan tak berani menjalankan program ketika tidak ada anggaran penunjang.

Baca juga: BREAKING NEWS Debat Publik Cagub Kaltara, Udin Pakai Jas Biru, Irianto dan Zainal Kemeja Putih

Baca juga: LIVE STREAMING Pernikahan Sule dan Nathalie Holscher, Siaran Langsung di YouTube Rans Entertainment

"Walikota sekarang kurang inovatif, tidak fokus dalam program setiap tahun," sebutnya.

Tak fokusnya kepemimpinan kota saat ini, lanjut Abdulloh, karena banyaknya program yang harus dijalankan setiap tahun dengan menelan anggaran cukup besar.

"Kalau setiap tahun program yang ada diacak semua, misal pembenahan jalan Rp1 miliar, pengentasan banjir Rp2 miliar, kemudian yang lain-lain, ya akhirnya nggak selesai juga," ujarnya.

Sehingga hal tersebut menjadi kelemahan di era kepemimpinan Rizal Effendi - Rahmad Masud sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan.

"Mudah-mudahan wali kota ke depan bisa lebih fokus menjalankan program RPJMD," ucapnya.

Menurut Abdulloh, Wali Kota ke depan harus memiliki banyak inovasi serta peduli dengan masyarakat dan fokus kepada pembangunan.

"Misal satu tahun melakukan recovery ekonomi, ya sektor pariwisata dan sektor penunjangnya diperkuat. Sehingga bisa mendukung APBD," tuturnya.

Politikus partai Golkar ini menyatakan pada dasarnya semua program RPJMD adalah sebuah prioritas. Tetapi harus melihat skala yang lebih penting.

"Saat ini yang paling prioritas adalah kesehatan, sosial kemasyarakatan dan pemulihan ekonomi," bebernya.

Terlebih pertumbuhan ekonomi sangat melambat pada masa pandemi. Membuat pemerintah kota sulit menagih kepada wajib pajak. Bahkan terpaksa menerbitkan kebijakan relaksasi.

Baca juga: NEWS VIDEO Jadwal UEFA Nations League Malam Ini, Bigmatch Portugal Vs Perancis

Baca juga: Roy Suryo Syok, Tahu Video Syur Mirip Gisel Bukan Rekayasa, Kembali Terjadi Setelah Kasus Ariel NOAH

"Maka supaya menggeliat kembali, seluruh sektor usaha harus dibuka seluas-luasnya agar masyarakat sejahtera, bisa berusaha dan efeknya pendapatan daerah bisa ditingkatkan," imbuhnya.

Sedangkan di sisi infrastrukur, dia berpendapat yang harus menjadi perhatian serius adalah penanggulangan banjir. Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 400 miliar.

Pasalnya ABPD Balikpapan sangat tidak mampu memenuhi anggaran sebesar itu. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mengandalkan sektor jasa, pariwisata dan perdagangan.

"Beda dengan kabupaten kota lain, yang punya pertambangan dan perminyakan. Sehingga kalau tidak genjot pariwisata, tidak genjot UMKM, ya tidak dapat apa-apa," pungkasnya.

(TribunKaltim.co/ Miftah Aulia)